Media asing TIME kembali menyoroti ibu kota baru RI, Nusantara (IKN). Ini dimuat dalam artikelnya berjudul “Indonesia’s President Joko Widodo Once Symbolized Democratic Hope-His Plan for a New Capital Represents a Darker Legacy”.
Media tersebut awalnya menyebut optimisme saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai presiden 2014 lalu. Namun sejumlah kritikan kembali muncul, terutama ibu kota baru.
“Namun seiring dengan berlalunya dekade pemerintahan Jokowi, ia mungkin akan lebih dikenang karena mengantarkan era baru kemunduran demokrasi,” tulis media itu lagi, sebagaimana ditulis pula di akun media sosial Instagramnya @TIME, Rabu malam dikutip Kamis (2/11/2023).
“Bahkan inisiatif puncaknya, yang dimaksudkan sebagai monumen besar warisannya- pembangunan ibu kota baru yang disebut Nusantara, untuk menggantikan ibu kota yang ada di Jakarta yang akan dimulai pada tahun depan- tampaknya merupakan perwujudan dari kemunduran tersebut,” muat media itu lagi.
Secara rinci, dalam artikel lengkapnya yang dimuat awal pekan, TIME menulis bagaimana proyek untuk memindahkan ibu kota Indonesia dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan telah menuai banyak skeptisisme dan kritik. Mulai dari konsultasi publik yang tidak memadai, sengketa lahan dengan masyarakat adat, hingga kekhawatiran mengenai investasi China yang menurut para kritikus menjadikan Nusantara sebagai “Beijing Baru”.
TIME menulis awalnya sejumlah kekhawatiran bahwa Jakarta yang tak dapat dihuni lagi menjadi alasan ibu kota baru menjadi keharusan. Mulai dari kemacetan, polusi, pencemaran, termasuk isu akan tenggelam pada 2050.
“Namun implikasi yang lebih berbahaya di mana para pengamat memperingatkan adalah sifat tidak demokratis dari ibu kota baru yang terletak ratusan mil jauhnya dari Jakarta dan akan beroperasi tanpa pemimpin daerah terpilih, yang akan menonjolkan di negara yang saat ini merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” tambahnya.
Beberapa narasumber diambil dalam tulisan itu. Salah satunya, Ian Wilson, dosen senior yang berspesialisasi dalam politik Indonesia di Universitas Murdoch Australia.
“Ini benar-benar mencerminkan rencana pelarian dari kegagalan pemerintahan berturut-turut di Jakarta dalam menangani dan mengelola permasalahan Jakarta,” muat TIME mengutipnya.
“Masalah Jakarta akan tetap ada, seperti apapun Nusantara,” tambahnya.
“Menurut saya, tidak jujur jika mengatakan bahwa Nusantara akan membantu menyelesaikan permasalahan Jakarta. Hal ini hanya akan menyelesaikan masalah sejauh para politisi tidak lagi merasakan kewajiban untuk berurusan dengan mereka atau bahkan berbicara dengan mereka.”
Media itu juga kemudian menyebut ibu kota administratif Myanmar yang terkenal terpencil dan diresmikan pada tahun 2005 oleh rezim militer, Naypyidaw. Kota baru itu dikatakan “berfungsi untuk melindungi para pemimpin militer negara tersebut dari pemberontakan”.
TIME juga menulis bagaimana Mesir membuat ibu kota administratif baru, yang dipimpin oleh Presiden Abdel Fattah El-Sisi dan telah dibangun sejak tahun 2015. Media itu menyebut “ini dirancang untuk memberi manfaat bagi militer dan pemerintah yang berpihak pada militer, sebagian dengan mengurangi pentingnya kepentingan militer, tempat protes tradisional di Kairo”.
“Ibu kota baru (ini) dibangun sebagai proyek kesayangan suatu pemerintahan tertentu, namun juga melibatkan proses memisahkan pemerintah dari masyarakat sipil yang lebih luas,” kata Wilson lagi.
Komentar seorang profesor sosiologi di Nanyang Technological University di Singapura juga dimuat laman yang sama, Sulfikar Amir. Ia mengatakan Nusantara, seperti yang dirancang saat ini, “hanya akan memiliki penyewa dan pengguna, bukan warga negara”.
“Ketika Anda memiliki otoritas yang menjalankan kota dan tidak terhubung dengan semua orang yang tinggal di kota tersebut, gagasan tentang warga negara tidak masuk akal,” tulis TIME memuatnya.
“Tidak benar-benar mewakili sistem demokrasi yang seharusnya menjadi landasan tata kelola kota di seluruh negeri… Namun pemerintah pusat akan percaya bahwa ini adalah sistem yang sempurna dan harus diterapkan di seluruh kota di Indonesia,” tambahnya.
Meski demikian, TIME tetap memuji Jokowi. Di mana fokus pertumbuhan ekonomi sang Presiden telah mencapai hasil.
