Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengusulkan agar bea masuk impor beras sebanyak 1,5 juta ton dibebaskan. Hal ini agar harga beras di masyarakat bisa lebih murah. Adapun alasan Buwas, karena saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedang tinggi, sehingga itu akan berimbas pada harga barang impor yang menjadi lebih mahal.
Menanggapi hal itu, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pihaknya tidak keberatan soal itu, karena menurut dia, tujuan Bulog mendatangkan beras dari luar negeri atau melakukan importasi adalah untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).
“Gak masalah. Itu kan (buat) cadangan saja,” kata Amran saat ditemui di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan) Jakarta, Jumat (10/11/2023).
Amran mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementan bersama dengan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) meskipun melakukan importasi beras, tetapi tetap selalu mengutamakan perlindungan untuk petani, dengan cara melakukan importasi secara terukur.
“Pokoknya, petani harus kita lindungi. Itu InsyaAllah kami kan kolaborasi kompak, Bulog, Kepala Badan Pangan, semua baik-baik,” tuturnya.
Sebelumnya, Buwas meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar membebaskan bea masuk untuk Bulog melakukan importasi.
“Karena kedelai juga untuk kegiatan komersial bisnis tidak ada pajak bea masuknya, masa beras yang untuk negara, untuk kepentingan masyarakat dipajakin,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR Senayan Jakarta, Rabu (8/11/2023).
Apabila bea masuk untuk importasi beras itu dibebaskan, menurutnya, harga akan menjadi lebih murah. “Itu kan efeknya nanti kepada harga di masyarakat juga,” imbuhnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto juga sempat mengatakan bahwa pemerintah bakal memberikan insentif pembebasan bea masuk impor beras. Supaya bisa menekan harga beras global mahal.
“Pembebasan bea masuk spesifik Rp 450 per kilogram, kita akan lakukan insentif berupa bea masuk ditanggung pemerintah, nanti akan diberikan Kementerian Keuangan,” kata Airlangga, di usai Rapat Internal mengenai Bantuan Beras, di Istana Kepresidenan, Senin (6/11/2023).
Namun pemberian insentif ini diberlakukan pada tambahan kuota impor beras yang telah ditetapkan sebesar 1,5 juta ton. “iya ini untuk 1,5 juta ton ini, gak semua hanya 1,5 juta ton,” kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi kepada wartawan.
Nantinya setelah impor 1,5 juta ton ini selesai maka insentif itu tidak akan diberlakukan lagi.
