Jakarta, CNBC Indonesia – Calon presiden (Capres) 2024 Prabowo Subianto memiliki pandangan mengenai masa depan ekonomi Indonesia. Terutama jika nantinya terpilih sebagai Presiden Indonesia berikutnya.
Awalnya, Prabowo menilai bahwa konsep kapitalisme neoliberal sudah tidak relevan lagi dan telah ditinggalkan oleh negara-negara Barat. Bahkan di Barat, konsep ini tidak lagi mampu membawa kesejahteraan pada masyarakat.
Oleh karena itu, Prabowo berpendapat bahwa penerapan ekonomi Pancasila atau ekonomi yang berpihak kepada rakyat miskin sangatlah penting. Salah satunya dengan memberikan subsidi di sektor-sektor krusial, seperti kebutuhan gizi, pendidikan, dan transportasi.
Hal ini, katanya, akan menciptakan keadilan sosial dan mendorong terciptanya manusia yang berkualitas untuk menopang perekonomian di masa depan.
“Kita harus hilangkan kemiskinan dari Bumi Indonesia,” kata Prabowo, dalam acara Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan oleh INDEF dan CNBC Indonesia, dikutip Minggu (12/11/2023).
Selain itu, rencana besar Prabowo adalah memberikan subsidi kepada buruh, sehingga mereka bisa lebih produktif dan keluar dari garis kemiskinan. “Mengenai upah, kita akan berbicara kepada pemimpin buruh. Subsidi listrik, BBM, sekolah, kemudian kita berikan makan siang,” katanya.
“Angkutan di kota-kota besar perlu diberikan subsidi 100% kepada orang yang membutuhkan,” tambahnya.
Menurut Prabowo, hal ini bisa dilakukan karena Indonesia memiliki potensi sumber energi bersih yang berlimpah dan tidak perlu melakukan impor energi.
“Indonesia unik, negara yang 100% kebutuhan BBM-nya bisa dihasilkan dari bioenergi. Jadi solar 100% bisa dari biofuel. Bensin 100% dari tebu,” katanya.
Jika kemandirian energi dilakukan, maka pengusaha bisa memberikan subsidi kepada buruh. Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok buruh, Prabowo menilai produktivitas kerja akan meningkat.
Sementara itu, mengenai pendidikan, Prabowo juga memberikan janji besar. Ia akan menggratiskan semua sekolah dan universitas negeri di seluruh Indonesia jika terpilih menjadi presiden.
Namun ia menyayangkan, program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang dikelola pemerintah hingga kini belum optimal karena hanya digunakan sebesar 60%. Padahal, nilai beasiswa dari program LPDP cukup besar untuk dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia.
“Gak tahu kenapa, apakah anak-anak kita takut mendaftar jadi LPDP kita cukup besar kurang dimanfaatkan. Sekolah universitas negeri kalau bisa semua nggak bayar,” tambahnya.
(wur)
