Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sukses membangun 173 proyek strategis nasional (PSN) dalam waktu 8 tahun terakhir dan nilai investasinya mencapai Rp 1.442,3 triliun. PSN ini termasuk infrastruktur dasar a.l. bendungan, bandara, jalan tol dan lain sebagainya.
Airlangga mengungkapkan proyek infrastruktur yang telah terealisasi akan berdampak signifikan menciptakan konektivitas kuat, sehingga mampu mengalirkan perekonomian dari pusat ke daerah, dan menghasilkan efek positif yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
“Kita perlu mempertahankan momentum ini dan melanjutkan PSN,” tegas Menko Airlangga pada acara Malam Apresiasi Sewindu PSN di Jakarta, Jumat (24/11/2023).
Untuk itu, pemerintah bertekad untuk mempercepat pembangunan berbagai PSN. Percepatan ini memerlukan investasi yang tidak sedikit dan tidak dapat bergantung hanya pada APBN atau APBD saja.
Oleh karena itu, dia mengungkapkan pemerintah telah menyusun rancangan peraturan skema pembiayaan non APBN seperti Hak Pengelolaan Terbatas (Limited Concession Scheme) dan Land Value Capture untuk menyongsong investasi infrastruktur di masa depan.
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang berperan sebagai unit koordinasi penyelesaian semua PSN di Indonesia, saat ini sedang berproses menyusun kajian tentang dampak ekonomi yang dihasilkan oleh pembangunan infrastruktur PSN serta pengaruhnya terhadap kemandirian berbagai daerah di Indonesia.
Selain itu, telah dirilis juga Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN, yang saat ini mencakup 204 proyek dan 13 program.
Menurut Airlangga, pemerintah ke depannya akan fokus pada pengembangan infrastruktur digital. Potensi ekonomi digital ASEAN diperkirakan memiliki nilai US$ 330 miliar pada 2025 dan akan meningkat hingga US$1 triliun pada 2030, di mana sepertiganya berasal dari Indonesia. Angka tersebut bahkan akan meningkat dengan adanya skema Digital Economic Agreement Framework (DEFA).
Infrastruktur digital tersebut akan menyokong era Industri 4.0 yang ditandai dengan integrasi teknologi digital, otomatisasi, dan kecerdasan buatan. Pemerintah telah meluncurkan “Making Indonesia 4.0” sebagai roadmap untuk mempercepat adopsi teknologi di industri kunci seperti makanan dan minuman, tekstil, otomotif, elektronik, dan kimia. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan produktivitas industri sebesar 21%-26% dari PDB hingga 2030.
Kemudian, kebijakan hilirisasi komoditas sumber daya alam Indonesia juga terus didorong untuk mendapatkan nilai tambah dan ketahanan ekonomi, serta mendukung ekonomi hijau. Dengan demikian, Airlangga menegaskan ke depannya pemerintah akan terus menyediakan infrastruktur industri atau pengembangan Kawasan Industri atau Kawasan Ekonomi Khusus yang memadai, dan menciptakan lingkungan usaha industri yang kondusif.
