Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan US$ 1 triliun (Rp 15 ribu triliun dengan asumsi kurs Rp 15 ribu/US$) untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Untuk itu, perlu dukungan pembiayaan dari negara maju.
Pernyataan ini disampaikan Jokowi dalam World Climate Action Summit COP28 dalam sesi National Statement di Dubai, Uni Emirat Arab, pada Jumat (1/12/2023).
“Segala upaya tersebut membutuhkan pembiayaan besar, dan negara berkembang tidak mampu melakukannya sendiri,” kata Jokowi.
Oleh karena itu, ia mengundang kolaborasi dari mitra bilateral, investasi swasta, dan dukungan negara sahabat. Saat ini, Indonesia sudah memiliki platfom pembiayaan inovatif yang kredibel, seperti bursa karbon, mekanisme transisi energi, sukuk dan obligasi hijau, serta dana lingkungan hidup.
Jokowi juga berpesan kepada bank pembangunan dunia seperti National Development Bank (NDB) untuk meningkatkan kapasitas pendanaan transisi energi dengan suku bunga rendah. Tujuannya adalah agar target Paris Agreement dan Net Zero Emission bisa tercapai.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menegaskan bahwa Indonesia siap bekerja keras untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060 atau bahkan lebih awal, sekaligus menikmati pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan mengurangi ketimpangan.
Menurutnya, banyak negara berkembang memiliki posisi yang sama dengan Indonesia. Namun, agenda ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, melainkan membutuhkan kerja sama kolaboratif dan inklusif.
Keberhasilan Indonesia dalam menurunkan emisi karbon antara tahun 2020-2022 sebesar 42%, di atas perencanaan business as usual tahun 2015. Selain itu, Indonesia juga terus memperluas lahan hutan mangrove dan merehabilitasi hutan.
Jokowi juga menyinggung keberhasilan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Cirata, Jawa Barat dengan kapasitas 192 MW, yang merupakan hasil kerja sama dengan Uni Emirat Arab.
Artikel Selanjutnya
Menteri LHK: Karhutla RI tidak Picu Kabut Asap Lintas Batas
(miq/miq)
