Israel dilaporkan terus menggencarkan aksi terhadap warga Gaza, seiring dengan hak veto Amerika Serikat yang telah menggagalkan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait seruan gencatan senjata dalam perang Israel-Palestina.
Korban jiwa dari aksi serangan Israel itu pun kian meningkat, bahkan berdasarkan laporan langsung Al Jazeera, Kementerian Kesehatan Palestina mengonfirmasi seorang remaja tewas dibunuh oleh pasukan Israel di Tepi Barat bagian selatan yang telah mereka duduki.
Berikut update situasi Gaza seperti dihimpun CNBC Indonesia, Sabtu (9/12/2023).
1. Korban Tewas Bertambah 300 Orang dalam 24 Jam
Hingga kini sebanyak 17.487 warga Palestina telah tewas di Gaza sejak 7 Oktober 2023. Sementara itu, di Israel jumlah korban jiwa yang telah diperbarui datanya sebanyak 1.147 orang, tak ada perbedaan dari catatan kemarin.
Khusus untuk korban dari sisi Palestina, terdapat penambahan sekitar 300 orang dari catatan kemarin. Kementerian Kesehatan Palestina dan Perhimpunan Bulan Sabit Merah Palestina (PRCS), mencatat saat itu ada 17.177 korban tewas.
Dari total catatan korban tewas di Palestina yang saat ini sebanyak 17.387, setidaknya 7.729 di antaranya adalah anak-anak.
Media Israel melaporkan bahwa 2.000 tentara Israel yang terluka telah diakui sebagai cacat oleh Kementerian Pertahanan, dan 5.000 tentara telah terluka sejak awal perang.
2. Resolusi Gencatan Senjata Dewan Keamanan PBB Digagalkan AS
Dewan Keamanan PBB telah menggelar rapat penanganan kondisi di Jalur Gaza sejak Jumat, dan menghasilkan resolusi gencatan senjata perang Israel-Palestina. Namun, AS sebagai anggota tetap dewan keamanan menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi damai itu.
Dari 15 anggota DK PBB, sebanyak 13 negara anggota setuju resolusi untuk gencatan senjata di Gaza. Sementara itu, 1 negara yakni Inggris abstain, dan 1 negara yakni AS menggunakan hak vetonya untuk menolak resolusi itu, sehingga resolusi pun gagal.
Antonio Guterres, sekretaris jenderal PBB, mengatakan pada pertemuan dewan keamanan di New York bahwa “kita berada pada titik puncaknya dan ada risiko tinggi kehancuran total sistem kemanusiaan.” Orang-orang “putus asa, takut dan marah” dan “melihat ke jurang yang dalam”, katanya, dilansir The Guardian, Sabtu (9/12/2023).
Sekutu AS, yakni Jepang dan Prancis, padahal menyetujui resolusi DK PBB untuk gencatan senjata di Gaza. Sementra itu pihak kementerian luar negeri dari Mesir, Yordania, Otoritas Palestina, Qatar, Arab Saudi, dan Turki sudah di Washington DC untuk bertemu Menlu AS Antony Blinken untuk melawan veto AS.
3. Palestina Sebut AS Bertanggung Jawab Atas Matinya Anak-anak Gaza
Penggunaan hak veto AS dalam resolusi DK PBB membuat Presiden Palestina Mahmoud Abbas turut meminta pertanggung jawaban Amerika Serikat atas meninggalnya anak-anak, wanita, dan warga sipil di Gaza.
“Presiden telah menggambarkan posisi Amerika sebagai agresif dan tidak bermoral, pelanggaran mencolok terhadap semua prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan, dan menganggap Amerika Serikat bertanggung jawab atas pertumpahan darah anak-anak, wanita dan orang tua Palestina di Jalur Gaza,” kata kantor Mahmud Abbas dalam sebuah pernyataan.
4. Dunia Mengecam Veto AS Terhadap Resolusi Gencatan Senjata
Dokter Tanpa Batas atau Medecins Sans Frontieres (MSF) menilai, langkah yang ditempuh AS itu kontras dengan nilai-nilai kemanusiaan yang kerap disuarakan negara pimpinan Joe Biden itu.
“Dengan terus memberikan perlindungan diplomatik untuk kekejaman yang sedang berlangsung di Gaza, AS mengisyaratkan bahwa hukum humaniter internasional dapat diterapkan secara selektif – dan bahwa kehidupan beberapa orang kurang penting daripada kehidupan orang lain,” katanya dalam sebuah pernyataan dikutip Al Jazeera.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan kekecewaannya terhadap kegagalan resolusi DK PBB. Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide mengatakan ketidakmampuan DK PBB untuk menyetujui gencatan senjata karena alasan kemanusiaan di Gaza adalah tragis.
Menlu Oman mengatakan, “Penggunaan hak veto di Dewan Keamanan adalah penghinaan yang memalukan terhadap norma-norma kemanusiaan. Saya sangat menyesal bahwa Amerika Serikat harus mengorbankan nyawa warga sipil tak berdosa demi Zionisme.”
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyatakan penggunaan hak veto AS adalah sikap yang “Aneh dan di luar kewarasan manusia ketika ada pihak yang mendukung dan tetap diam mengenai pembantaian anak-anak dan wanita tak berdosa serta warga sipil.”
5. Komite Arab-Islam Terbang ke AS Tekan Menlu Blinken
Pertemuan antara Komite Tingkat Menteri KTT Arab-Islam dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken telah berlangsung di Washington, DC, berdasarkan laporan kementerian luar negeri Qatar.
6. Pemerintah Israel di Demo Warganya Sendiri.
Masyarakat Israel demo menuntut pemerintahan Netanyahu untuk memprioritaskan para tentaranya menjemput keluarga mereka yang ditahan di Gaza, ketimbang melancarkan aksi yang diklaim untuk memberantas Hamas saat ini.
Mengutip orang-orang yang hadir pada pertemuan dengan PM Netanyahu beberapa hari lalu, media Israel menggambarkan adegan kekacauan dengan beberapa anggota keluarga meneriaki Netanyahu sambil menyerukan pengunduran dirinya saat demonstrasi itu.
7. Stok Makanan dan Air Warga Gaza Semakin Tipis
Korban sipil dalam jumlah besar telah memicu kekhawatiran global, yang diperparah oleh kekurangan pasokan yang disebabkan oleh pengepungan Israel yang mengakibatkan terbatasnya akses terhadap makanan, air, bahan bakar dan obat-obatan.
Israel telah menyetujui peningkatan “minimal” pasokan bahan bakar untuk mencegah “keruntuhan kemanusiaan dan pecahnya epidemi”, dan meminta masyarakat internasional untuk “meningkatkan kemampuan mereka” dalam mendistribusikan bantuan.
Kepala Kemanusiaan PBB Martin Griffiths mengatakan ada “tanda-tanda menjanjikan” Israel akan membuka penyeberangan Kerem Shalom di selatan untuk pengiriman bantuan.
Namun Hamas telah menyatakan “keadaan kelaparan” di Gaza utara, dan mengatakan tidak ada bantuan yang tiba di sana sejak 1 Desember.
Kelompok hak asasi manusia Israel B’Tselem mengatakan “bantuan dalam jumlah kecil” yang diizinkan masuk ke wilayah tersebut “sama saja dengan sengaja membuat penduduk kelaparan”.
“Kami sekarat di sini, bahkan tanpa memerlukan serangan roket dan bom. Kami sudah mati, mati karena kelaparan, mati karena pengungsian,” kata Abdelkader al-Haddad, warga Kota Gaza yang kini berada di Rafah.
8. Israel Sebut Sekjen PBB Berpihak ke Hamas
Diplomat top Israel Eli Cohen menuduh Sekjen PBB António Guterres berat sebelah setelah menerapkan pasal 99 untuk gencatan senjata kemanusiaan. Pasal 99 dalam piagam PBB menyatakan Sekretaris Jenderal dapat menyampaikan kepada Dewan Keamanan setiap permasalahan yang menurut pendapatnya dapat mengancam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.
“Seruan Pasal 99, setelah tidak digunakan untuk perang di Ukraina atau untuk perang saudara di Suriah, adalah contoh lain dari sikap bias dan sepihak Guterres,” kata Cohen, menambahkan bahwa gencatan senjata sekarang akan “mencegah keruntuhan” Hamas.
Dengan menerapkan Pasal 99 pada Kamis lalu, Guterres bertujuan untuk secara resmi memperingatkan Dewan Keamanan PBB tentang ancaman global dari perang Israel di Gaza yang telah menewaskan lebih dari 17.400 warga Palestina di Gaza. Meski begitu, penggunaan Pasal 99 akhirnya mentah juga setelah AS menggunakan hak veto dalam resolusi DK PBB.
