Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Fadhil Hasan mengkritik konsep hilirisasi nikel yang saat ini digencarkan pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Sebab kebijakan ini hanya menguntungkan satu negara tertentu yakni China.
Fadhil menilai kebijakan larangan ekspor nikel untuk kegiatan hilirisasi di dalam negeri bisa berdampak bagi Indonesia di kemudian hari. Terutama apabila cadangan nikel dalam negeri mulai menipis lantaran adanya kegiatan eksploitasi yang cukup masif.
“Pada satu saat cadangan nikel kita itu menipis akan habis, bagaimana kemudian kelanjutan dari pada smelter-smelter yang akan dioperasikan di Indonesia. Ini tentunya kan kita memerlukan impor kalau misalnya sekarang kita larang ekspor negara lain pada saatnya mungkin tidak akan melakukan ekspor nikel ke kita,” kata dia dalam acara Your Money Your Vote CNBC Indonesia, dikutip Kamis (21/12/2023).
Menurut Fadhil alih-alih melanjutkan kebijakan larangan ekspor nikel ala Jokowi, pihaknya mengusung instrumen lainnya dalam menggenjot program hilirisasi di dalam negeri. Salah satunya dengan menaikkan pajak ekspor untuk komoditas bijih nikel.
“Larangan ekspor itu mungkin tepat untuk nikel tapi itu bukan hanya satu satunya instrumen yang digunakan, tadi sudah disampaikan bahwa ada instrumen yang menurut pendapat saya itu tepat kita menerapkan pajak ekspor,” kata dia.
Sebagaimana diketahui, pemerintah terus berupaya menggenjot program hilirisasi mineral mentah di dalam negeri, salah satunya seperti nikel. Sekalipun kebijakan ini mendapat pertentangan yang cukup keras dari Uni Eropa.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa RI tak gentar melawan Uni Eropa terkait kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang digugat di WTO. Terbukti ketika kalah dalam gugatan ini, pemerintah Indonesia langsung naik banding.
“Begitu kita digugat kita kalah. Saya lapor kepada Pak Presiden kita kalah. Kita lanjutkan atau tidak pak? Apa kata presiden? Mas Bahlil negara ini sudah merdeka, negara ini ada pemerintahannya ada rakyatnya dilindungi oleh undang-undang. Gak boleh menyerah kepada negara manapun yang mau menekan kita lawan itu Uni Eropa di WTO,” ujar Bahlil dalam Kuliah Umum Menteri Investasi/Kepala BKPM di Universitas Sebelas Maret (UNS), dikutip Kamis (24/8/2023).
Bahlil berseloroh bahwa pemerintah membangun negara ini tidak hanya sekedar mencari uang dan sekedar mencari lapangan pekerjaan. Namun yang tak kalah penting adalah wibawa negara juga harus dipertahankan.
