Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, pemilu memang menjadi daya dorong konsumsi dan pertumbuhan ekonomi di tahun 2024. Stabilitas politik dan ekonomi harus dijaga agar pesta demokrasi tersebut tidak berpotensi terjadinya sengketa hasil pemilu dan konflik.
“Ini harus menjadi perhatian, dari segi positif memang konsumsi itu sumbangannya bisa 0,3% terhadap PDB, ini juga bisa membawa multiplier effect. Namun di sisi lain, (adanya) ketidakpastian hasil dan lain sebagainya ini yang perlu kita hindari,” kata Shinta dalam Jumpa Pers Apindo di Jakarta, Kamis (21/12/2023).
Adapun yang sangat penting, menurut Shinta, adalah kesuksesan penyelenggaraan pemilu. Ia mengatakan pihaknya memiliki harapan besar hasil dari kepemimpinan yang transformasional ini akan memberikan pengaruh terhadap pemerintah dan dunia usaha.
“Oleh sebabnya, kami juga sudah berkoordinasi dengan tim ekonomi maupun masing-masing pasangan calon, dan melalui roadmap ini sudah kita persiapkan untuk kita sampaikan kepada mereka juga, untuk memberikan gambaran mengenai masukan-masukan dari pelaku usaha,” ujarnya.
“Kemudian transisi kepemimpinan yang damai, kita juga mau pemilu yang jurdil (jujur adil), dan sesuai koridor hukum,” tambah Shinta.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Kebijakan Publik Apindo Sutrisno Iwantono mengatakan siapapun nanti presidennya diharapkan tidak membuat kebijakan yang berubah secara drastis, karena perubahan yang drastis itu menyebabkan ketidakpastian hukum, dan sulit bagi pengusaha untuk mengubahnya.
“Masalah berkaitan dengan pemilu, Apindo tak punya preferensi tertentu, (tapi) kita mohon bahwa siapapun presidennya, jangan membuat kebijakan yang berubah secara drastis. Jadi perubahannya dilakukan secara bertahap, jangan tiba-tiba berubah secara drastis, itu saya kira hal yang penting,” kata Iwantono.
Lebih lanjut, Apindo menilai, untuk mencapai target proyeksi pertumbuhan ekonomi di sekitar 4,80%-5,20% maka ada sejumlah agenda strategis yang perlu mendapat prioritas segala sumber daya di tahun 2024.
Termasuk diantaranya memastikan kesuksesan penyelenggaraan pemilu, konsistensi reformasi struktural, pengendalian inflasi, hilirisasi, pengembangan SDM dan perlindungan ketenagakerjaan, penguatan ekosistem UKM, melakukan antisipasi hoax yang merugikan perekonomian dan pekerja, evaluasi kebijakan devisa hasil ekspor, serta memastikan implementasi lima rekomendasi utama yang terangkum dalam roadmap perekonomian Apindo.
