Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menganggap kesejahteraan para prajurit TNI minim di era Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal ini disampaikannya dalam debat capres ketiga kemarin, Minggu (7/1/2024).
Menurutnya, tunjangan kinerja atau tukin yang diberikan pemerintah kepada para tentara pembela Tanah Air itu hanya cair 80%. Padahal tukin Kementerian Keuangan dan Kementerian PUPR naik terus.
“Tapi dari sisi lain kesejahteraan tidak dipikirkan serius, tukin hanya 80%. Coba lihat Kemenkeu, lihat PUPR menterinya mengusahakan peningkatan tukin,” tegas Anies.
Terkait dengan gaji TNI, dia pun mengatakan, pada masa pemerintahan SBY, ASN naik gaji sebanyak sembilan kali pada dua periode pemerintahannya. Sementara itu, selama 10 tahun Jokowi menjabat hanya tiga kali gaji ASN naik.
Selain soal kesejahteraan TNI yang tak terurus selama masa pemerintahan saat ini, Anies juga menyinggung soal kebijakan pembelian alat utama sistem pertahanan atau alutsista selama kepemimpinan menteri pertahanan Prabowo Subianto yang menurutnya banyak bekas.
“Itu risikonya keselamatan TNI kita, mereka kerja keras menjaga tanah republik ini tapi tidak didukung dengan policy,” papar Anies.
Anies pun menegaskan bahwa praktik middleman atau pedagang perantara alias calo harus dihilangkan dalam proses pengadaan alat utama sistem pertahanan atau alutsista.
Menurutnya, penghilangan middleman ini sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Belanja alutsista harus melalui skema pemerintah dengan pemerintah atau g-to-g (government to government).
[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya: Survei Sementara Elektabilitas Capres Prabowo, Ganjar, Anies
