Indonesia harus menjadi negara yang kuat dan terhormat. Hal ini akan membuat negara ini dihormati karena rakyatnya hidup sejahtera dan memberikan kontribusi positif pada kehidupan bangsa-bangsa lain. Ir. Soekarno dan Dr. Mohammad Hatta, proklamator Indonesia, bermimpi untuk membangun pemerintahan yang melindungi seluruh warga Indonesia, memajukan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta melaksanakan ketertiban dunia. Cita-cita ini tertuang di pembukaan UUD 1945.
Namun, dalam kurun waktu kurang dari 25 tahun menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia, kita belum mencapai taraf kesejahteraan yang diharapkan. Ketimpangan ekonomi masih tinggi dan banyak warga yang hidup dalam kemiskinan. Yang memprihatinkan, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang kita miliki seharusnya sudah mampu mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Tantangan ini menjadi sejarah bagi generasi kita.
Untuk mencapai cita-cita bangsa, diperlukan pembangunan ekonomi, politik, kesejahteraan rakyat, dan pertahanan yang berkelanjutan. Pemerintah telah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang menargetkan tercapainya “Indonesia Emas” di atau sebelum tahun 2045, dengan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pemerintah Presiden Joko Widodo telah melaksanakan berbagai program pembangunan ekonomi dan sosial yang kuat. Capaian-capaian lanjutan ini memperkuat pembangunan yang telah dimulai oleh para pemimpin negara sebelumnya. Misalnya, di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, PDB per kapita bangsa Indonesia naik hampir 4 kali lipat dari $1000 menjadi $3700. Rasio utang terhadap PDB juga turun dari di atas 50% ke bawah 30%.
Dalam melaksanakan program pembangunan, Presiden Joko Widodo juga memperhatikan jaring pengaman sosial, penguatan peran pemerintah dalam ekonomi, dan pembangunan infrastruktur. Salah satu programnya adalah Kartu Indonesia Sehat yang membantu membayar iuran BPJS bagi 96 juta masyarakat yang tidak mampu. Program ini bertujuan untuk memastikan akses kesehatan yang lebih baik bagi masyarakat yang kurang mampu.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga fokus pada pengolahan sumber daya alam di dalam negeri. Misalnya, dengan melarang ekspor nikel mentah untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Hal ini sejalan dengan Ayat 3, Pasal 33, UUD 1945 yang menyatakan bahwa kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.
Prestasi-prestasi ini adalah wujud dari pelaksanaan Ekonomi Pancasila, dan harus terus dilanjutkan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Presiden Joko Widodo juga telah melanjutkan capaian-capaian ekonomi dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dan memperkuatnya.
Dengan berbagai program-program pembangunan yang dilaksanakan, diharapkan cita-cita para pendiri bangsa untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat dan terhormat dapat tercapai. Meskipun masih banyak tantangan yang dihadapi, dengan kerja keras dan kontribusi dari semua pihak, Indonesia dapat menjadi negara yang diharapkan oleh para pendirinya. Semoga Indonesia dapat mencapai “Indonesia Emas” di tahun 2045 dan menjadi negara yang disegani oleh bangsa-bangsa lain.
