Presiden Jokowi telah menyetujui penambahan 14 Proyek Strategis Nasional (PSN) baru. Proyek-proyek ini akan dilakukan sepenuhnya oleh pihak swasta.
“Dan juga dilaporkan kepada Presiden bahwa ada 14 PSN baru yang akan dilakukan oleh swasta atau didanai oleh swasta, yang akan menciptakan lapangan kerja dan tidak membutuhkan APBN. Ini disetujui oleh Presiden,” ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas mengenai PSN di Istana Negara, Senin kemarin yang dikutip Selasa (19/3/2024).
Airlangga menjelaskan bahwa 14 PSN baru tersebut adalah sebagai berikut:
1. Pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) Tropical Concept
2. Pengembangan Kawasan Industri Wiraraja Pulau Galang
3. Proyek North Hub Development Project Lepas Pantai Kalimantan Timur
4. Pengembangan Kawasan Industri Neo Energy Parimo Industrial Estate Sulawesi Tengah
5. Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang
6. Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara
7. Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara
8. Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara
9. Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront
10. Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah
11. Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD)
12. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau
13. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara
14. Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan akan menyiapkan lahan untuk 14 proyek PSN baru yang ditetapkan oleh Jokowi.
“Kami akan bekerja secara maksimal untuk mendukung seluruh Proyek Strategis Nasional (PSN) yang telah ditetapkan, yang sudah berjalan, masih berlangsung, dan tentunya ada 14 penambahan PSN baru yang telah diumumkan,” tambah AHY.
AHY menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan pembangunan PSN berjalan lancar dan status lahan yang dibutuhkan jelas serta tidak menimbulkan masalah. Selain itu, koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga juga akan dilakukan untuk memastikan pembangunan berada dalam batas-batas yang ditentukan.
AHY juga mengatakan bahwa akan dipastikan deliniasi atau garis batas lahan yang dibutuhkan untuk PSN agar pembangunan dapat dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.
