Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Yusril Ihza Mahendra, mengkritisi ahli yang dihadirkan oleh Tim Hukum Ganjar-Mahfud dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024. Menurutnya, ahli tersebut justru menjadi bumerang bagi pemohon (Ganjar-Mahfud). Penilaian tersebut disampaikan Yusril dalam keterangan pers di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, pada Selasa (2/4/2024).
Yusril menyatakan bahwa ahli yang dihadirkan tidak mendukung yang menjadi posita atau argumentasi dalam permohonan Ganjar-Mahfud. Contohnya, dua ahli psikologi yang dihadirkan, yaitu Hamdi Muluk dan Risa Permana Dewi. Mereka dianggap menjadi bumerang bagi pemohon.
Menurut Hamdi, sebanyak 29% pemilih memilih calon pemimpin setelah menerima bansos, namun ada juga faktor lain seperti ketokohan dan faktor sosiologis. Yusril mengkritik apakah alasan bahwa bansos merupakan pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif) layak untuk membatalkan hasil pilpres jika hanya mempengaruhi 29% pemilih.
Sementara itu, Risa menyatakan bahwa banyak faktor yang memengaruhi pemilih memilih Prabowo-Gibran dalam pilpres, bukan karena Jokowi. Yusril menambahkan bahwa faktor ketertarikan masyarakat kepada Prabowo yang sudah sering mencalonkan diri sebagai presiden berpengaruh. Menurutnya, tidak ada kesalahan hukum dalam hal ini, sehingga hasil pilpres tidak harus dibatalkan atau dilakukan pemilu ulang.
