Strategi Transformasi Nasional: Menuju Indonesia Emas 2045” menyatakan bahwa selain delapan Program Dampak Cepat, pemerintahan yang akan datang perlu berfokus pada 17 target kinerja kunci dengan program prioritas untuk mencapai visi Indonesia Emas pada tahun 2045. Ke-17 target ini sangat penting karena mereka mewakili batu loncatan dasar atau prasyarat mutlak untuk menjadi bangsa yang maju dan makmur. Mereka juga menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang belajar dari sejarah. Kita menyadari tantangan yang kita hadapi sekarang dan di masa depan (dekat dan jauh). Kita adalah bangsa yang memilih untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut secara langsung, membekali diri dengan kemampuan untuk mengatasi mereka.
Sasaran Prioritas 1: Mencapai Swasembada Pangan, Energi, dan Air Pangan, energi, dan air adalah kebutuhan mendasar bagi kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara. Oleh karena itu, pencapaian swasembada pangan, energi, dan air harus dikejar dengan cepat dan teliti. Untuk pangan, inisiatif meliputi pengembangan program areal perkebunan pangan, terutama untuk beras, jagung, singkong, kedelai, dan tebu. Sebanyak 4 juta hektar tambahan area panen tanaman ditargetkan akan dicapai pada tahun 2029. Dengan peningkatan area panen ini, jika semuanya adalah lahan persawahan, akan ada penambahan 20 juta ton padi (asumsi produktivitas 5 ton per ha) atau setara dengan 10 juta ton beras (asumsi hasil panen 50%). Di bidang energi, Indonesia memiliki posisi yang kuat untuk menjadi pemimpin global dalam energi hijau melalui pengembangan biodiesel dan biofuel penerbangan dari kelapa sawit, bioetanol dari tebu dan singkong, dan pemanfaatan sumber daya terbarukan seperti energi hidro, angin, laut, surya, dan panas bumi. Pada tahun 2029, dengan sumber daya alam yang tersedia, program biodiesel B50 dan campuran etanol E10 akan diimplementasikan. Sementara itu, PLTMH harus dipromosikan sebagai solusi untuk menyediakan listrik di daerah-daerah terpencil. Ketersediaan air akan dipastikan melalui manajemen air yang tepat, menjadikannya tersedia selama musim kemarau dan mencegah bencana selama musim hujan.
Sasaran Prioritas 2: Memperkasa Sistem Penerimaan Negara Pemerintah berkomitmen untuk menjunjung prinsip-prinsip Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23A, yang menyatakan bahwa semua pajak dan pungutan wajib untuk kebutuhan negara harus ditetapkan dengan undang-undang. Komitmen ini menggarisbawahi perlunya peningkatan signifikan terhadap kemampuan lembaga penerimaan nasional, bersama dengan reformasi komprehensif dalam kebijakan dan sistem perpajakan, yang bertujuan untuk memperluas basis penerimaan nasional. Untuk tujuan ini, negara akan mengambil langkah-langkah terobosan konkret untuk meningkatkan pengumpulan pendapatan domestik. Pendirian Badan Penerimaan Negara diharapkan dapat meningkatkan rasio pendapatan nasional terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menjadi 23%. Upaya reformasi kebijakan pajak akan difokuskan pada penyempurnaan sistem penerimaan pajak dan bukan pajak, memperluas basis pajak dan sumber-sumber pendapatan lainnya. Insentif pajak seharusnya diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi, termasuk bagi UMKM dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Sasaran Prioritas 3: Memberantas Kemiskinan Kemiskinan bukan hanya sekadar kekurangan kekayaan tetapi cerminan dari akses terbatas terhadap manfaat pembangunan. Ini juga merupakan akar penyebab dari berbagai perilaku kriminal dan masalah sosial, yang mengakibatkan generasi yang tidak mencapai potensi mereka. Oleh karena itu, memberantas kemiskinan harus menjadi landasan kebijakan pemerintah. Membidik untuk menghapus kemiskinan ekstrim dalam dua tahun pertama pemerintahan dan mengurangi kemiskinan relatif menjadi 5% pada akhir tahun 2029 adalah tujuan-tujuan penting.
Sasaran Prioritas 4: Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba adalah wabah sosial yang sangat merusak baik produktivitas individu maupun kesejahteraan sosial. Strategi yang efektif dan komprehensif untuk mencegah dan memerangi distribusi dan penggunaan narkoba harus dimulai dengan meningkatkan kesadaran di kalangan keluarga. Sejalan dengan itu, pemerintah diamanatkan untuk menutup segala peluang penyelundupan narkoba.
Sasaran Prioritas 5: Menjamin Akses Kesehatan Universal: Meningkatkan Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Ketersediaan Obat Akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan berkualitas tinggi sangat penting untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Program Asuransi Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang sedang berjalan memerlukan peningkatan dan penguatan melalui ketersediaan obat yang luas. Meningkatkan BPJS Kesehatan dan memastikan ketersediaan obat adalah prioritas kunci bagi pemerintah.
