Konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM) merupakan salah satu isu yang memerlukan penanganan khusus. Pendekatan intelijen memainkan peran yang penting dalam penanganan tersebut.
Gerakan separatis OPM telah menjadi masalah bagi pemerintah selama beberapa dekade. Konflik ini tidak hanya bersifat militer, tetapi juga memiliki aspek sosial, ekonomi, dan budaya.
Intelijen memiliki peran kunci dalam memahami dan menangani konflik, termasuk di Papua. Berbeda dari pendekatan militer, pendekatan intelijen yang efektif harus mencakup pemahaman yang mendalam tentang kondisi sosial dan budaya setempat.
Salah satu langkah yang diambil adalah dengan berdialog dengan tokoh masyarakat dan pemimpin lokal untuk memahami akar permasalahan dan menerima masukan dari masyarakat.
Sebuah contoh keberhasilan operasi intelijen di Papua terjadi pada tahun 2017 di mana TNI menerapkan pendekatan yang lebih humanis dan dialogis dalam menghadapi OPM. Melalui dialog intensif, 77 anggota OPM secara sukarela memilih untuk kembali ke NKRI.
Nyoman Cantiasa, yang saat itu menjabat sebagai Danrem173/PVB, memainkan peran penting dalam keberhasilan operasi tersebut dengan pendekatan dialogis dan humanis.
Broto Wardoyo, seorang dosen kajian Stratejik Intelijen Universitas Indonesia, menekankan bahwa penggalangan merupakan elemen penting dalam kerja intelijen. Keberhasilan dalam menggalang begitu banyak anggota OPM menunjukkan kemampuan intelijen yang baik.
Menurutnya, keberhasilan dalam penanganan konflik OPM di Papua perlu dijadikan contoh untuk penanganan konflik di tempat lain. Pendekatan yang damai dan inklusif seringkali lebih efektif dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas jangka panjang.
Dengan demikian, operasi ini memberikan pembelajaran berharga bagi penanganan konflik di wilayah lain, baik di Indonesia maupun di dunia. Solusi damai dan inklusif seringkali lebih efektif dalam menciptakan perdamaian dan stabilitas jangka panjang.
