Jakarta – Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Prabowo Subianto, mengatakan bahwa demokrasi akan menjadi lebih kuat di Indonesia sekarang ini karena perkembangan internet dan media sosial.
Dia menyatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan berada pada rakyat, di mana rakyat memiliki kekuasaan untuk memilih para pemimpin mereka.
“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang banyak, dilakukan sistem perwakilan. Rakyat memiliki kedaulatan untuk memilih wakil-wakil mereka di parlemen, serta memilih presiden, bupati, dan gubernur dalam sistem presidensial. Hal ini merupakan kehendak dari rakyat kita,” jelas Prabowo dalam sebuah wawancara eksklusif bersama tvOne yang berjudul “Prabowo Subianto Bicara Untuk Indonesia” pada Rabu (22/5) malam.
Ketika ditanya apakah pemerintahannya ke depan akan anti terhadap kritik, Prabowo menegaskan bahwa kritik sangat diperlukan, namun harus bersifat objektif.
“Kritik adalah hal yang penting dan seharusnya dilakukan; untuk memastikan adanya keseimbangan dan kontrol, tetapi kritik haruslah dilakukan dengan niat untuk membangun, bukan untuk merusak. Secara prinsip, kritik haruslah bersifat objektif,” jawab Prabowo.
Menyinggung mengenai kebebasan pers, Prabowo menyatakan bahwa hal tersebut sangat penting, meskipun beberapa media di Indonesia telah menjadi bisnis konglomerasi yang dimiliki oleh sekelompok orang.
“Media mainstream adalah bisnis dan memiliki pemilik, maka pertanyaannya adalah apakah media mainstream yang dimiliki oleh beberapa orang tersebut benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat atau kepentingan pribadi mereka?” tegas Prabowo.
Namun, Prabowo berharap bahwa di era perkembangan media sosial yang pesat, masyarakat dapat memperoleh informasi dari sumber yang lebih beragam dan tidak hanya dikuasai oleh sekelompok pemilik media.
“Saat ini, fenomena baru yang disebut sebagai revolusi informasi, melalui media baru seperti internet, media sosial, dan TikTok. Informasi dapat dengan cepat sampai kepada rakyat,” kata Prabowo.
“Menurut saya, demokrasi akan menjadi lebih kuat; sekarang tidaklah mungkin bagi 5-6 orang untuk mengendalikan opini bangsa,” tutupnya.
