Pabrik tekstil dan produk tekstil (TPT) di Indonesia mulai berguguran satu per satu, menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya. Permasalahan ini memiliki dampak domino terhadap perekonomian dalam negeri, seperti menurunnya daya beli masyarakat dan meningkatnya harga barang-barang produk industri lokal. Setidaknya sudah ada 6 pabrik tekstil yang tutup, dengan total pegawai yang terkena PHK mencapai 11.000 orang, berdasarkan data Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN).
Di Jawa Barat, jumlah pabrik yang tutup sudah mencapai 22 pabrik, berdasarkan data Perkumpulan Pengusaha Produk Tekstil Provinsi Jawa Barat (PPTPJB). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mengatakan bahwa potensi PHK di sektor TPT terus berlangsung karena penurunan order. Ia menekankan perlunya campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah ini.
Anggota DPD dari daerah pemilihan Jawa Tengah, Casytha Arriwi Kathmandu, juga menyatakan adanya PHK besar-besaran di pabrik TPT di Jawa Tengah akibat masalah impor produk TPT dan regulasi perdagangan. Sebanyak 10.200 orang sudah terkena PHK akibat kebangkrutan berbagai pabrik di Jawa Tengah.
Dampak dari PHK ini tidak hanya terasa pada peningkatan pengangguran dan kemiskinan akibat hilangnya pendapatan pekerja, namun juga berdampak pada bisnis lainnya seperti kos-kosan atau kontrakan yang sepi dan usaha katering yang kehilangan pembeli. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) menurun pada Mei 2024, menunjukkan bahwa konsumsi masyarakat juga mengalami penurunan.
Selain itu, penjualan barang-barang di dalam negeri juga terkendala akibat lesunya konsumsi masyarakat. Data terbaru menunjukkan bahwa penjualan riil telah mengalami kontraksi. Hal ini menjadi sinyal bahwa daya beli masyarakat sedang mengalami tekanan. Kekhawatiran pun muncul terkait target Indonesia sebagai negara maju pada 2045, karena PHK ini dapat menghambat pencapaian visi tersebut.
Pemerintah, melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengaku tengah menyusun strategi baru untuk mencegah kegagalan visi Indonesia Maju 2045. Salah satu fokusnya adalah meningkatkan Gross National Income (GNI) per kapita. Target untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat menjadi kunci untuk mencapai visi tersebut pada tahun-tahun mendatang.
