Jakarta, CNBC Indonesia – Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas menyebut program bantuan pangan berupa beras yang digencarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak tahun 2023 lalu tidak efektif dalam menjaga stabilitas harga beras di pasaran.
“Enggak bisa bansos itu digunakan untuk menjaga stabilitas harga. Itu kan terlihat tahun 2023. Tahun 2023 bagaimana kenyataannya? Masyarakat diguyur bansos, harga beras naik atau turun? malah naik terus kan sampai Februari 2024 kemarin. Kan berarti bansos itu sama sekali tidak efektif untuk menjaga harga,” kata Andreas kepada CNBC Indonesia, Kamis (27/6/2024).
Meski demikian, ia tak menampik bahwa program bantuan pangan memang efektif untuk membantu masyarakat rentan sebanyak 22 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Kalau untuk menolong orang yang terkena dampak, dan untuk keperluan menaikkan citra pemerintah itu memang efektif bansos. Tapi untuk mengendalikan harga sama sekali tidak efektif,” lanjutnya.
Menurutnya, cara ampuh untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas harga beras di pasar hanya bisa dilakukan jika pemerintah melakukan intervensi pasar dengan jumlah yang memadai. Menurutnya, daripada mendorong program bantuan pangan beras, lebih baik pemerintah memperbesar volume operasi pasar melalui beras SPHP.
 Foto: Stok beras aman di sejumlah kios beras daerah DKI Jakarta, Selasa (4/6/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari)Stok beras aman di sejumlah kios beras daerah DKI Jakarta, Selasa (4/6/2024). (CNBC Indonesia/Martyasari)
|
“Intervensi pasar sebenarnya sudah mulai dirintis oleh pemerintah kan yang beras SPHP. Nah itu saja diperbesar volumenya,” tukas dia.
Namun, Andreas menyoroti bahwa saat ini pemerintah seakan lebih fokus dalam penyaluran bantuan pangan beras saja. Beras-beras impor yang didatangkan untuk mengisi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebagian besarnya digunakan untuk bantuan pangan, sehingga itu akan mengurangi CBP yang dikuasai pemerintah.
“Beras impor ini kan sebagian besar digunakan untuk bansos ya. Sehingga itu akan mengurangi cadangan beras yang dipegang oleh pemerintah. Kalau itu digelontorkan untuk bansos, ketika cadangan beras di pemerintah sempit, itu kan pemerintah enggak memiliki keleluasaan untuk mengintervensi harga. Jadi saya kira, bansos ini perlu dipertimbangkan ulang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andreas menyebut harga beras belakangan ini sudah kembali menunjukkan tren kenaikan. Padahal, keputusan impor beras pemerintah tahun ini sudah begitu besar. Karenanya, ia menekankan agar pemerintah lebih mempertimbangkan lagi efektivitas dari penyaluran bantuan pangan beras.
“Harga beras sekarang sudah naik lagi, dan akan naik terus ini. Jadi untuk itu pemerintah jangan jor-joran ke bansos. Harus dipikirkan betul-betul terkait dengan bansos, karena terbukti bansos sama sekali tidak efektif dalam meredam kenaikan harga beras,” pungkasnya.
