Jakarta – Jeffrey Sachs, seorang ekonom dan advokat SDGs di bawah Sekretaris Jenderal PBB, menganggap program makan bergizi gratis sebagai investasi dan cara yang efektif bagi negara untuk meningkatkan gizi masyarakatnya.
Hal ini disampaikan oleh Sachs saat menghadiri seminar publik dengan tema “Membangun Masa Depan yang Berkelanjutan Melalui Pembelajaran Seumur Hidup dan Pengembangan Keterampilan” yang diselenggarakan oleh Prakerja, United in Diversity Foundation (UID), dan The Sustainable Development Solutions Network (SDSN) beberapa waktu yang lalu, yang ringkasannya dipublikasikan di website prakerja.go.id.
“Program ini merupakan ide bagus dan efektif dalam meningkatkan gizi yang dilakukan oleh negara. Dimulai dari usia dini dan bekerja sama dengan program makan di sekolah,” kata Sachs seperti yang dikutip pada Senin (8/7).
Meskipun Sachs menyadari bahwa program makan bergizi gratis bukanlah hal yang murah, namun jika dilaksanakan dengan baik, maka itu akan menjadi investasi dengan dampak yang signifikan.
Ia juga menjelaskan beberapa dampak dan manfaat yang dapat diperoleh melalui program ini, terutama bagi anak-anak, ibu hamil, dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.
Menurut Sachs, program ini memberikan kesempatan bagi anak-anak dan ibu hamil untuk mendapatkan asupan makanan bergizi secara teratur. Dengan demikian, mereka dapat terhindar dari stunting dan kekurangan gizi, yang dapat berdampak pada perkembangan gizi dan mental.
“Selain itu, program ini juga mendukung proses belajar-mengajar dan mencetak tenaga kerja berkualitas di masa depan,” lanjutnya.
Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi program makan siang gratis ini juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 2, yaitu mengatasi kelaparan dan malnutrisi.
“SDGs, dengan 17 tujuan, menawarkan panduan untuk mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan bagi semua orang,” tambahnya.
Presiden RI terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto telah mengumumkan program makan bergizi gratis bagi para siswa di sekolah. Sebelumnya, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI telah sepakat untuk menyediakan anggaran sebesar Rp71 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk program ini.
