Dinamika Restrukturisasi Intelijen di BIN (Badan Intelijen Negara)
Ketika kita mendengar istilah intelijen, biasanya kita langsung membayangkan serangkaian aktivitas yang dilakukan secara tertutup, diam-diam, dan penuh dengan kerahasiaan. Namun pada dasarnya, intelijen dapat diartikan sebagai proses pengumpulan informasi yang nantinya akan digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengambil keputusan. Carl dan Banccroft (1990) mengartikan intelijen sebagai produk dari proses pengumpulan informasi yang berkaitan dengan aktivitas domestik maupun luar negeri. Sementara itu, Lowenthal (2008) mendefinisikan intelijen sebagai proses pengumpulan dan analisis informasi yang bersifat spesifik mengenai keamanan nasional.
Dalam banyak kajian mengenai intelijen, terdapat beberapa fungsi penting intelijen, antara lain pengumpulan informasi dan data, analisis informasi dan data, kontra intelijen, operasi khusus, dan manajemen intelijen. Berdasarkan fungsinya, intelijen dapat dikategorikan menjadi beberapa kategori, seperti intelijen taktis, strategis, operasional, domestik, dan luar negeri.
Di Indonesia, Reformasi tahun 1998 membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek politik dan pemerintahan, termasuk dalam bidang intelijen. Sebelum reformasi, kegiatan intelijen sering dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia dan alat untuk mempertahankan kekuasaan politik penguasa. Namun dengan berjalannya reformasi, ada tuntutan kuat untuk melakukan reformasi dalam tubuh intelijen negara. Salah satu hasil penting dari upaya tersebut adalah lahirnya Undang-Undang (UU) No 17 Tahun 2011 tentang Badan Intelijen Negara (BIN).
Sejarah dan perkembangan intelijen di Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yakni era Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Pada era Orde Lama, fungsi intelijen berkaitan dengan keamanan nasional dan teritorial pasca kemerdekaan 1945. Kemudian pada era Orde Baru di bawah Soeharto, kelembagaan intelijen dipengaruhi oleh dinamika politik internal. Setelah Reformasi tahun 1998, terjadi upaya reformasi struktural di sektor keamanan, termasuk dalam bidang intelijen.
Pada awal 2000-an, pemerintah dan DPR mulai membahas reformasi intelijen negara. Usulan RUU Intelijen Negara akhirnya disahkan menjadi UU setelah melalui proses diskusi yang intensif selama delapan tahun. UU tersebut mengatur peran dan fungsi BIN, kewenangan operasional, mekanisme pengawasan, dan peningkatan kapasitas antarlembaga.
Namun setelah disahkannya UU tersebut, masih banyak pekerjaan rumah yang menjadi tantangan bagi BIN saat ini. Beberapa tantangan tersebut meliputi kompleksitas dan dinamika ancaman serta kebutuhan restrukturisasi BIN itu sendiri. Intelijen perlu terus melakukan restrukturisasi untuk dapat menghadapi tantangan keamanan yang terus berubah.
Intelijen memiliki peran krusial dalam membangun sistem peringatan dini untuk menanggulangi berbagai potensi ancaman, seperti terorisme, radikalisme, kejahatan siber, konflik sosial, separatisme, dan campur tangan asing. Restrukturisasi kelembagaan intelijen, terutama BIN, perlu dilakukan agar lembaga tersebut dapat berfungsi optimal. Hal ini meliputi penguatan koordinasi, akuntabilitas, modernisasi teknologi, peningkatan kapasitas personel, serta restrukturisasi Badan Intelijen Daerah (BINDA).
Dengan restrukturisasi yang tepat, diharapkan BIN dapat lebih efektif dalam mengumpulkan informasi, menganalisis ancaman, dan memberikan respons yang cepat dan tepat dalam menghadapi tantangan keamanan yang terus berkembang.
Yudha Kurniawan dosen Universitas Indonesia
Sumber: https://news.detik.com/kolom/d-7501181/restrukturisasi-badan-intelijen-negara
