Selama 10 tahun Presiden Joko Widodo menjabat, Kementerian Perhubungan telah membangun dan merehabilitasi atau merevitalisasi 521 infrastruktur fisik sektor transportasi dalam satu dekade terakhir. “Salah satu tantangan yang kita hadapi 10 tahun lalu adalah masih adanya ketimpangan antar wilayah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kami terus membangun infrastruktur sektor transportasi untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas masyarakat,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Total sebanyak 157 sektor transportasi darat telah dibangun dan direvitalisasi sejak 2015, disusul 193 sektor transportasi laut, 91 sektor transportasi udara, dan 80 sektor perkeretaapian. Beberapa infrastruktur yang telah dibangun merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk Bandara Nabire Baru, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dan Pelabuhan Patimban.
Menteri Perhubungan juga terus mengembangkan transportasi berbasis teknologi, seperti LRT Jabodebek dan ART (Autonomous Rapid Transit) IKN yang merupakan kereta tanpa masinis, serta Kereta Cepat Jakarta Bandung (Whoosh).
Selain membangun infrastruktur secara fisik, Kementerian Perhubungan juga terus meningkatkan pelayanan melalui penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, tata kelola pemerintahan yang baik, inovasi dan digitalisasi pelayanan, serta meningkatkan eksistensi di kancah internasional.
Untuk mendukung konektivitas di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan (3TP), Kementerian Perhubungan menghadirkan layanan perintis melalui program jembatan udara, tol laut, bus, dan kereta perintis. Program jembatan udara yang dimulai sejak 2017 telah berhasil menurunkan harga barang sebesar 30% – 70%.
Pada sektor perkeretaapian, telah hadir 10 rute kereta perintis yang memudahkan aksesibilitas ke pusat-pusat kota besar. Sementara pada sektor darat, telah tersedia 322 trayek perintis dengan rata-rata pertumbuhan trayek 1,48% sejak 2014 hingga 2024. Di sektor laut, sebanyak 39 trayek tol laut telah menghubungkan titik-titik di barat dan timur Indonesia.
Kementerian Perhubungan juga mendorong pendanaan kreatif non APBN melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk mempercepat pembangunan sarana dan prasarana transportasi di tengah keterbatasan APBN. Program pembiayaan kreatif yang telah berhasil dilakukan antara lain pembangunan Proving Ground Bekasi, Pelabuhan Patimban, dan Bandara Dhoho Kediri.
Menteri Perhubungan berharap bahwa pembangunan transportasi pada masa pemerintahan selanjutnya dapat berkelanjutan sehingga memberikan manfaat yang semakin besar bagi masyarakat.
