Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dengan agenda utama membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan bahwa pembangunan IKN tetap menjadi prioritas pemerintah dengan mengikuti timeline yang telah ditetapkan.
Dalam pernyataan kepada media setelah pertemuan, AHY menyatakan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan fokus pada konsep ‘ibu kota politik’. Hal ini melibatkan pembangunan fasilitas pemerintah seperti lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) dan lembaga yudikatif sesuai dengan visi Presiden Prabowo untuk menciptakan tata kelola yang mencerminkan demokrasi.
Presiden Prabowo berharap pembangunan IKN akan memungkinkan pelaksanaan tugas-tugas aktivitas politik secara efektif. Dalam rapat tersebut, pemerintah juga membahas sumber pendanaan proyek pembangunan IKN yang melibatkan APBN dan sektor swasta. Kolaborasi antara pemerintah dan entitas bisnis diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dan terintegrasi dalam pembangunan tersebut.
Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa dalam tahap awal pembangunan IKN, pemerintah telah menginvestasikan sejumlah dana dari anggaran negara. Di samping itu, investasi swasta juga telah berkontribusi dalam pembangunan tersebut. Hadir dalam rapat tersebut adalah beberapa pejabat tinggi seperti Menteri Pekerjaan Umum, Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, dan Kepala Otoritas IKN. Melalui kerjasama antara pemerintah dan sektor swasta, diharapkan pembangunan IKN dapat terus berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.