Pada tanggal 27 Februari 2025, Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Dalam penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, ditemukan adanya dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yakni Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Hasan Nasbi, selaku Kepala Biro Komunikasi Presiden, menegaskan dukungan penuh dari pemerintah terhadap proses penegakan hukum yang sedang berlangsung. Menurutnya, tindakan tegas terhadap korupsi ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memberantas korupsi dalam semua aspek, baik di lembaga negara maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Tidak hanya melalui upaya hukum, namun pemerintah juga mendorong Pertamina untuk melakukan reformasi dalam tata kelola perusahaannya. Hal ini diharapkan dapat memperkuat posisi dan profesionalisme Pertamina serta menjadikannya lebih kuat dan transparan dalam operasionalnya.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menunjukkan kepedulian serius terhadap kasus penipuan bahan bakar. Beliau menegaskan komitmennya untuk melakukan reformasi di sektor migas negara sambil selalu memprioritaskan kepentingan publik.
Dalam kesempatan yang sama, Hasan menekankan peran penting Pertamina sebagai salah satu aset ekonomi utama Indonesia. Pembersihan operasional perusahaan ini menjadi krusial untuk memastikan tata kelola yang baik dan menjadikan Pertamina sebagai perusahaan yang lebih kuat, bijaksana, dan transparan. Presiden Prabowo menggarisbawahi bahwa seluruh upaya tersebut bertujuan untuk memastikan kepentingan rakyat selalu menjadi yang terpenting.
