Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengusulkan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Industri untuk melindungi sektor industri nasional dari praktik pungutan liar (pungli) dan intimidasi. Usulan tersebut diajukan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri Perindustrian di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Menurut Bambang, praktik pungli semakin meresahkan dan menghambat pertumbuhan industri dalam negeri, terutama sektor industri kecil dan menengah.
Pada rapat tersebut, Bambang menegaskan bahwa perlindungan terhadap industri nasional harus dilakukan secara sistemik dan terstruktur, sebagaimana perlindungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang telah memiliki Satgas Perlindungan UMKM. Dia menyarankan agar Satgas Perlindungan Industri dipimpin oleh Menteri Perindustrian dengan melibatkan Wakil Presiden, unsur Polri, dan Kejaksaan.
Bambang menekankan bahwa kehadiran Satgas Perlindungan Industri penting untuk membuat pelaku industri merasa aman dan tidak menjadi korban tekanan yang tidak semestinya. Ia berharap pemerintah segera menindaklanjuti usulannya demi menciptakan iklim industri yang sehat dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Usulan tersebut mendapat perhatian dari peserta rapat dan menjadi catatan penting dalam pembahasan strategi perlindungan industri di tengah tantangan eksternal maupun gangguan domestik.
