Kolaborasi antara regulator, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), memiliki peran penting dalam menyusun regulasi yang lebih efektif untuk menghadapi kejahatan siber. Seminar terkait Membangun Ketahanan Siber di Era Digital Banking yang diselenggarakan di Bandung memberikan kesimpulan tentang perlunya kerja sama tiga lembaga strategis tersebut. Dalam acara tersebut, peserta dan pembicara, seperti Bahrullah Akbar dan Ruby Alamsyah, membahas pentingnya kesiapan industri perbankan, khususnya Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia, dalam menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks.
Pada kesempatan tersebut, disoroti juga perlunya kolaborasi antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan ketahanan siber. Pembicara seminar, seperti Cahyana Ahmadijaya, menekankan pentingnya koordinasi antara semua pihak untuk menghadapi tantangan keamanan siber di sektor perbankan. Di tengah maraknya serangan siber, integrasi sistem IT dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di BPD menjadi hal yang krusial.
Dengan menggandeng semua pihak terkait dan membangun kerja sama yang kuat, Bank Pembangunan Daerah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan siber mereka. Kolaborasi antara FKDK BPDSI, Asbanda, dan lembaga lainnya juga menjadi fokus dalam memimpin peran aktif dalam memperkuat ketahanan siber perbankan di Indonesia. Diharapkan, melalui sinergi yang baik, sektor perbankan dapat tetap aman menghadapi kemungkinan tantangan di era digital.
