Indonesia membutuhkan strategi nasional yang kuat dalam menghadapi perkembangan privatisasi dan intensifikasi rivalitas geopolitik di bidang antariksa. Diskusi publik mengenai “Mewujudkan Kemandirian Antariksa Indonesia di Tengah Rivalitas Global” yang diadakan oleh Center for International Relations Studies (CIReS), Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Politik (LPPSP), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) menyoroti urgensi agenda antariksa dalam konteks pembangunan jangka panjang dan kemandirian antariksa. Para narasumber dari berbagai sektor hadir dalam diskusi ini. Diskusi ini membahas pentingnya Indonesia membangun strategi antariksa untuk menghadapi tantangan abad ke-21. Inovasi teknologi antariksa sangat penting bagi kedaulatan dan kekuatan bangsa di masa depan.Indonesia perlu meningkatkan penguasaan teknologi antariksa untuk mengejar ketertinggalan dan bergerak dari pengguna menjadi produsen aktif dalam ekonomi global. Indonesia perlu memperkuat tata kelola program antariksa, pendanaan, serta arah kebijakan pasca integrasi LAPAN ke dalam BRIN. Kemandirian antariksa menjadi prasyarat penting bagi ketahanan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Konstelasi satelit LEO harus dikejar sebagai langkah strategis di era ekonomi antariksa. Diskusi antariksa menyoroti pentingnya regulasi yang konsisten antar-lembaga guna mendukung tujuan Indonesia Emas 2045. Antara lain dengan mendorong RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional (PRUN) untuk memperkuat kedaulatan vertikal. Dave Laksono menyatakan penguasaan antariksa menjadi pilar strategis dalam pertahanan dan ekonomi global, yang harus didukung oleh kapasitas teknologi, SDM, dan regulasi yang kuat. Kemandirian antariksa memerlukan dukungan pemerintah dalam strategi lintas sektor yang adaptif dan konsisten. Indonesia harus membangun kolaborasi lintas aktor, koordinasi yang terpadu, dan keberpihakan fiskal untuk mengatasi ketertinggalan dalam ekonomi antariksa global.
Fredy B.L. Tobing dan Asra Virgianita dari FISIP UI menegaskan bahwa antariksa harus menjadi bagian dari diplomasi luar negeri dan kerja sama internasional Indonesia. Pemanfaatan antariksa sebagai milik bersama umat manusia harus ditekankan dalam kerjasama lintas negara. Kritik juga datang dari peserta diskusi mengenai lambannya kemajuan antariksa Indonesia akibat kurangnya dukungan politik dari pemerintah. Pemerintah perlu meningkatkan kesadaran publik dan political will terhadap pentingnya antariksa. Diskusi menggarisbawahi urgensi kemandirian antariksa Indonesia sebagai pilar kedaulatan dan daya saing global. Tanpa aksi nyata dan dukungan serta komitmen yang kuat dari pemerintah, Indonesia akan terus tertinggal dalam perlombaan antariksa abad ke-21.
Sumber: FISIP UI Bahas Kemandirian Antariksa Dan RUU Pengelolaan Ruang Udara Nasional Di Tengah Rivalitas Global
Sumber: FISIP UI Gelar Diskusi Urgensi Agenda Antariksa Nasional Bareng Tokoh Nasional
