Perusahaan Penambangan Nikel di Raja Ampat: Temuan KLH

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan nikel di wilayah Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, pada tanggal 26-31 Mei 2025. Tindakan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya penegakan hukum dan perlindungan lingkungan hidup di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki nilai ekologis penting. Terdapat empat perusahaan tambang nikel yang menjadi objek pengawasan, di antaranya PT Gag Nikel, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Anugerah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Hasil pengawasan menunjukkan berbagai pelanggaran serius terhadap peraturan lingkungan hidup dan tata kelola pulau kecil.

PT Anugerah Surya Pratama, sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing asal China, diketahui melakukan kegiatan pertambangan tanpa sistem manajemen lingkungan dan pengelolaan air limbah larian di Pulau Manuran. KLH/BPLH telah memasang plang peringatan untuk menghentikan aktivitas di lokasi tersebut. Sementara itu, PT Gag Nikel beroperasi di Pulau Gag, yang merupakan pulau kecil, sehingga kegiatan pertambangan di dalamnya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

KLH/BPLH sedang mengevaluasi Persetujuan Lingkungan yang dimiliki PT Anugerah Surya Pratama dan PT Gag Nikel. Jika ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, izin lingkungan mereka dapat dicabut. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol, menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan akan menjadi dasar penindakan terhadap pelanggaran ini. Selain itu, PT Mulia Raymond Perkasa tidak memiliki dokumen lingkungan dan PPKH dalam aktivitasnya di Pulau Batang Pele, sedangkan PT Kawei Sejahtera Mining melanggar izin lingkungan dengan membuka tambang di luar kawasan PPKH di Pulau Kawe.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XXI/2023 juga memperkuat kebijakan pelarangan aktivitas tambang di wilayah pesisir dan pulau kecil. MK menegaskan bahwa penambangan mineral di wilayah-wilayah tersebut dapat menimbulkan kerusakan yang irreversibel, melanggar prinsip pencegahan bahaya lingkungan dan keadilan antargenerasi. Dengan komitmen pemerintah dalam menindak tegas segala bentuk pelanggaran yang membahayakan lingkungan, diharapkan masa depan wilayah pesisir Indonesia dapat terjaga dengan baik.

Source link