Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah mengambil langkah penting dengan mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah dilakukan inspeksi langsung ke lapangan serta rapat koordinasi lintas kementerian guna memastikan kelestarian lingkungan dan kepatuhan hukum dalam aktivitas pertambangan nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengumumkan kebijakan tersebut dalam konferensi pers bersama anggota Kabinet Merah Putih. Penyetopan sementara aktivitas tambang di Raja Ampat dilakukan setelah tim terbang ke Sorong dan Raja Ampat untuk memantau langsung situasi lapangan. Hanya PT Gag Nikel yang mempertahankan izin dengan memenuhi persyaratan teknis dan legal yang telah ditetapkan, termasuk RKAB tahun 2025. Proses pencabutan izin dilakukan setelah konsultasi dengan pemerintah daerah, dengan fokus pada mencari solusi, bukan menyalahkan pihak lain. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan tata kelola tambang, menjaga investasi yang berkelanjutan, dan melindungi lingkungan. Keberlakuan Perpres No. 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan sejak 21 Januari 2025, telah menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan sebelum isu tersebut menyebar luas.
Langkah Tegas Pemerintah Cabut 4 IUP Tambang di Raja Ampat
