Perbedaan Data Kemiskinan RI vs Bank Dunia: Penjelasannya

Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Dunia memiliki perbedaan data terkait tingkat kemiskinan di Indonesia. Perbedaan ini disebabkan oleh cara mengukur garis kemiskinan yang berbeda antara kedua lembaga tersebut. Bank Dunia menggunakan purchasing power parity (PPP) terbaru dalam mengukur kemiskinan, yaitu PPP 2021 yang sebelumnya PPP 2017. Dalam laporan terbaru, dengan nilai tukar PPP 2024 sebesar Rp 6,071 per dolar AS, garis kemiskinan menjadi Rp 18.213 per hari atau Rp 546.400 per bulan.

Hal ini menyebabkan tingkat kemiskinan ekstrem versi Bank Dunia meningkat menjadi 5,44% dari total penduduk Indonesia yang sebanyak 285,1 juta. Jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan setara dengan 15,5 juta orang, meningkat dari sebelumnya 3,59 juta jiwa. Dengan demikian, jumlah orang miskin di Indonesia berdasarkan ukuran terbaru mengalami penambahan sebanyak 12 juta orang.

Sementara itu, BPS mencatat persentase kelompok miskin sebesar 8,57% atau 24,06 juta jiwa pada September 2024. Misalnya, garis kemiskinan per kapita di DKI Jakarta pada bulan yang sama sebesar Rp 846.085 per bulan. Oleh karena itu, jika sebuah rumah tangga terdiri dari lima anggota, maka garis kemiskinan per bulannya adalah Rp 4.230.425.

Melalui perbedaan data antara BPS dan Bank Dunia, terlihat kompleksitas dalam mengukur tingkat kemiskinan di Indonesia. Masing-masing lembaga memiliki metodologi dan standar sendiri dalam menentukan garis kemiskinan yang membantu dalam memahami kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selain itu, hal ini juga menunjukkan pentingnya berbagai data dan pendekatan untuk mengidentifikasi dan mengatasi masalah kemiskinan secara holistik.

Source link