Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) pada hari Senin, 21 Juli 2025. Inisiatif ini merupakan bagian dari Asta Cita keenam Presiden, yang bertujuan untuk merevitalisasi ekonomi lokal dan menginisiasi pengentasan kemiskinan dari tingkat desa.
Menurut Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Presiden, Kopdes Merah Putih adalah salah satu dari tiga strategi inti—disebut sebagai “trisula pengentasan kemiskinan”—yang diperkenalkan dalam administrasi Presiden Prabowo. Trisula ini telah diluncurkan sejak bulan Juli 2025.
Setiap elemen dari trisula tersebut direpresentasikan oleh program pemerintah konkret: Program Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Sekolah, Sekolah Rakyat, dan Kopdes Merah Putih. Tiga inisiatif ini menegaskan komitmen administrasi untuk memberikan peningkatan kesejahteraan yang nyata dan terukur—di luar gestur seremonial.
Program Kopdes Merah Putih diluncurkan melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang mulai berlaku pada 27 Maret 2025.
Program ini bertujuan untuk membangun ekonomi nasional dari tingkat desa ke atas, dengan tujuan mengurangi kesenjangan dan memerdekakan masyarakat dari kemiskinan. Tiga belas kementerian dan dua lembaga negara terlibat dalam implementasinya, bersama dengan gubernur, walikota, bupati, dan kepala desa di seluruh Indonesia.
Kemiskinan, program ini mencatat, adalah akar penyebab akses publik yang terbatas terhadap layanan esensial, seperti pendidikan berkualitas, perawatan kesehatan, dan infrastruktur dasar. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) tahun 2025, hingga September 2024, 24,06 juta penduduk Indonesia (atau 8,57% dari populasi) hidup dalam kemiskinan, dengan 3,17 juta di antaranya tergolong mengalami kemiskinan ekstrem.
Kemiskinan yang persisten ini merupakan hambatan utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Ini menghambat pengembangan modal manusia dengan membatasi akses terhadap pendidikan berkualitas, pelatihan vokasional, perawatan kesehatan yang memadai, dan makanan serta gizi yang cukup.
Adita Irawati, Pakar Senior di Kantor Komunikasi Presiden (KPC), mengumumkan bahwa 80.000 lembaga Kopdes Merah Putih akan resmi diluncurkan pada hari Senin, 21 Juli, dengan 103 koperasi yang ditetapkan sebagai prototipe model. Unit-unit uji coba ini akan diamati untuk kesuksesan operasional dan direplikasi di desa-desa lain, dengan target implementasi penuh pada 28 Oktober 2025.
“103 Kopdes ini akan berfungsi sebagai bukti konsep. Koperasi yang tersisa sedang disiapkan secara bertahap untuk memastikan bahwa begitu didirikan dan beroperasi, mereka memberikan manfaat konkret dan optimal kepada masyarakat lokal,” jelas Adita.
Kopdes Merah Putih mengadopsi pendekatan inklusif, modern, dan berdasarkan gotong royong. Koperasi diharapkan memperkuat ekonomi pedesaan, meningkatkan ketahanan pangan, dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan.
Dengan ekspansi Kopdes Merah Putih, operasi peminjaman ilegal, pemberi pinjaman yang memanfaatkan, dan tengkulak yang memanfaatkan ekonomi pedesaan diharapkan akan dieliminasi. Inisiatif ini juga memiliki potensi untuk meningkatkan usaha lokal, memperpendek rantai pasokan, dan meningkatkan akses ke sumber daya dan layanan kunci di daerah pedesaan.
Program ini menempatkan penekanan khusus pada kemakmuran petani, karena koperasi akan membeli produk pertanian secara langsung—menghilangkan perantara yang memanfaatkan. Rantai pasokan yang lebih pendek diharapkan akan melemahkan cengkeraman tengkulak dan mengurangi harga bagi konsumen.
Kopdes Merah Putih akan dikembangkan melalui tiga strategi utama: mendirikan koperasi baru, memperluas yang sudah ada, dan merevitalisasi koperasi yang di bawah standar. Komponen institusional akan mencakup kantor koperasi, outlet makanan dasar, unit tabungan dan pinjaman, klinik dan apotek pedesaan, fasilitas penyimpanan dingin, dan pusat distribusi logistik.
“Fasilitas ini dirancang untuk membantu komunitas mengakses barang-barang pokok dengan harga terjangkau, mendapatkan pinjaman tanpa harus berutang kepada lintah darat, menerima layanan kesehatan terdekat, dan menyimpan panen pertanian dan perikanan dengan aman. Rantai logistik juga akan beroperasi lebih efisien,” tutup Adita.
