Pemerintah Indonesia, melalui Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia (PKP RI) Fahri Hamzah, sedang mempertimbangkan upaya untuk menormalisasi harga tanah guna memungkinkan pembangunan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan harga yang terjangkau. Fahri menjelaskan bahwa harga rumah tidak semata-mata ditentukan oleh teknologi dan konstruksi, tetapi juga dipengaruhi oleh harga tanah yang tinggi, sehingga pemerintah perlu untuk mengendalikan harga tanah agar lebih stabil dan terjangkau.
Melalui Diskusi Publik dengan tema “Rumah untuk Semua: Strategi Pemerintah Mempercepat Akses Hunian Layak”, Fahri menekankan pentingnya normalisasi harga tanah agar harga rumah dapat dikontrol dengan baik. Ia juga menggarisbawahi dorongan dari Presiden Prabowo untuk menggunakan tanah negara guna menekan harga tanah. Dalam beberapa kasus, konstruksi rumah sebenarnya tidak terlalu mahal, contohnya saat Semen Indonesia Grup membangun rumah percontohan dengan harga terjangkau.
Ketua REI 2019-2023, Paulus Totok Lusida, juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, perbankan, dan masyarakat dalam percepatan program pembangunan 3 juta rumah. Ia menekankan regulasi yang baik sangat berpengaruh dalam suksesnya program tersebut. Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office-PCO) Dedek Prayudi menambahkan bahwa Program 3 Juta Rumah merupakan salah satu prioritas penting pemerintah karena masih banyak masyarakat yang tinggal di hunian tak layak.
Pemerintahan Presiden Prabowo bertujuan untuk membawa kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dengan memastikan APBN tersalurkan untuk program-program yang memberikan manfaat langsung bagi rakyat, seperti program pemakanan bergizi gratis, renovasi sekolah, cek kesehatan gratis, dan lainnya. Tujuannya adalah untuk memastikan setiap program pemerintah memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.
