Rencana Prabowo Pindahkan 9.500 ASN ke IKN: Tahapannya

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah direncanakan sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai ibu kota baru Indonesia yang menggantikan DKI Jakarta. Melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025, IKN ditetapkan sebagai Ibu Kota Politik pada tahun 2028 dengan target pemindahan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dari Jakarta ke kota baru di Kalimantan Timur. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menegaskan pentingnya Perpres 79/2025 dalam memberikan kepastian kepada masyarakat, pelaku usaha, dan investor terkait kelanjutan pembangunan IKN.

Dalam Perpres tersebut, target pemindahan ASN bertahap mulai dari 1.700 hingga 4.100 ASN yang bertugas di Nusantara, dengan proyeksi jumlah mencapai 9.500 ASN pada tahun 2029. Hingga September 2025, terdapat 44 tower hunian siap huni, 3 tower dalam tahap penyelesaian, dan 4 tower baru dalam pembangunan untuk mendukung proses pemindahan. Tahap pertama pembangunan IKN (2022-2024) telah menyelesaikan infrastruktur utama seperti Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP dengan dukungan investasi swasta. Standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) diperkenalkan dalam tahap ini, dengan Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT untuk memantau progres pembangunan secara real-time.

Investasi swasta juga turut berkontribusi dalam pembangunan IKN, dengan realisasi investasi swasta non-APBN mencapai Rp65,3 triliun hingga September 2025. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengkonfirmasi alokasi anggaran khusus IKN pada tahun 2025 dan mengungkapkan bahwa pencairan anggaran akan dipercepat untuk mendukung pembangunan. Realisasi anggaran pada tahun 2024 telah mencapai Rp 43,4 triliun dari total target senilai Rp 44,5 triliun. Total anggaran pembangunan IKN dari APBN hingga tahun 2024 mencapai Rp 75,8 triliun, dengan sebagian dialokasikan untuk tahun-tahun berikutnya.

Pemerintah terus memantau progres pembangunan IKN dengan harapan bahwa seluruh infrastruktur lembaga negara, mulai dari eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, akan selesai pada tahun 2028. Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menegaskan pentingnya pemenuhan fasilitas lembaga negara tersebut sebelum IKN resmi menjadi ibu kota politik pada 2028. Dengan komitmen dan dukungan yang kuat, pembangunan IKN terus berlangsung menuju visi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Source link