Hilirisasi Berkeadilan: Tuntutan Sila ke-5 Pancasila

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pentingnya keterlibatan daerah dalam subsektor pertambangan dan hilirisasi. Kolaborasi antara investor, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan keadilan sosial di Indonesia. Bahlil menekankan bahwa nilai tambah dari proses hilirisasi harus dirasakan oleh masyarakat dan UMKM di daerah, sebagai bentuk implementasi dari sila kelima Pancasila.

Keberhasilan hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah menjadi contoh nyata bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat secara signifikan. Transformasi ekonomi di tingkat daerah dapat dipacu melalui proses hilirisasi yang konsisten. Pemerintah saat ini sedang menyusun peta jalan hilirisasi pasca tambang untuk menjaga keberlanjutan ekonomi daerah dan merencanakan pembangunan industri baru setelah masa pertambangan berakhir.

Dengan strategi hilirisasi yang tepat, Indonesia diharapkan dapat mencapai posisi 10 besar dalam GDP pada tahun 2045. Pentingnya menjaga keberlanjutan dalam pelaksanaan hilirisasi sebagai upaya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh daerah.kerja sama yang solid antara berbagai pihak menjadi kunci kesuksesan dalam mewujudkan hilirisasi yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Source link