Kisruh pemilihan presiden Rumania yang akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi pada Desember 2024 membawa peringatan besar mengenai betapa rapuhnya demokrasi di tengah era digital, terutama bagi negara-negara seperti Indonesia yang juga memiliki sistem demokrasi dan ekosistem digital yang masih mudah disusupi.
Insiden di Rumania tersebut memperlihatkan bahwa kejahatan siber yang didukung oleh negara asing telah bertransisi dari sekadar aksi kriminal menuju instrumen strategis yang digunakan secara sistematis untuk mengguncang fondasi demokrasi dan kedaulatan nasional.
Dari laporan badan intelijen nasional, dapat disimpulkan bahwa pembatalan pemilu ini adalah dampak gabungan operasi siber—mulai dari serangan langsung terhadap sistem digital pemilu hingga kampanye disinformasi terencana di ruang maya. Praktik ini merupakan pola serangan hibrida yang mengkolaborasikan teknologi dengan manipulasi sosial.
Rincian serangan hybrid tersebut sebagai berikut:
1. Penyerangan Infrastruktur Vital Pemilu
Pihak Intelijen Rumania mengonfirmasi terjadinya lebih dari 85.000 serangan siber yang diluncurkan sebelum dan sepanjang hari pemilihan. Serangan ini ditargetkan ke tulang punggung teknologi komunikasi dan informasi milik penyelenggara pemilu. Tujuannya tidak hanya mengambil data, tetapi juga berupaya membuat kekacauan, merusak sistem, bahkan memodifikasi hasil penghitungan suara.
Ciri khas lain: Penyusupan terstruktur dengan sumber daya besar dan tingkat koordinasi tinggi menunjukkan campur tangan aktor negara asing yang berkepentingan.
2. Penyebaran Disinformasi Masif untuk Menciptakan Opini Publik Salah
Laporan intelijen menunjukkan adanya operasi pengaruh besar-besaran di media sosial yang diperkirakan melibatkan dukungan dari Rusia. Operasi ini menggunakan platform TikTok dan Telegram secara terkoordinasi untuk membangun narasi dan mendongkrak popularitas kandidat pro-Moskow, Calin Georgescu, yang secara mencurigakan melesat menjadi peraih suara tertinggi pada putaran pertama.
Pelibatan dana asing ilegal turut teridentifikasi dalam upaya mendanai influencer serta mengamplifikasi konten hoaks dan propaganda.
Mahkamah Konstitusi menyimpulkan bahwa kombinasi serangan digital pada infrastruktur dan manipulasi opini publik melanggar asas keabsahan pemilu dan prinsip keterbukaan demokrasi. Maka dari itu, hasil pemilu dinyatakan tidak sah dan proses pemungutan suara diinstruksikan untuk diulang.
Relevansi dan Implikasi bagi Indonesia
Apa yang terjadi di Rumania selayaknya menjadi alarm bagi para pemangku kepentingan di Indonesia. Negara ini, sebagai salah satu demokrasi terbesar di dunia, sangat bertumpu pada sistem digital yang masih belum betul-betul terlindungi. Ancaman siber terhadap Indonesia kini tak sebatas kejahatan konvensional semacam penipuan digital atau peretasan akun, melainkan bertransformasi menjadi ancaman integritas nasional yang bisa menggoyang sendi negara.
Risiko yang bisa mengancam Indonesia antara lain:
1. Keruntuhan Legitimasi Pemilu: Sistem KPU ataupun infrastruktur digital pemilu lainnya bisa disabotase, menghasilkan keraguan besar publik akan keabsahan hasil pemilu. Hal ini berpotensi meningkatkan ketegangan politik dan memperkeruh stabilitas pemerintahan.
2. Polarisasi dan Perpecahan: Disinformasi yang disebar aktor asing bertujuan untuk mencabik-cabik persatuan nasional dengan menyuntikkan hoaks berbasis data palsu serta memperkeruh narasi di kalangan masyarakat.
3. Pengikisan Kedaulatan: Campur tangan asing lewat manipulasi teknis maupun kampanye propaganda jelas-jelas mengancam hak negara untuk menentukan masa depannya sendiri tanpa intervensi pihak luar.
Oleh karenanya, pemerintah Indonesia melalui lembaga strategis seperti POLRI, BSSN, Kominfo, bahkan TNI diwajibkan memperkuat sistem keamanan siber yang tidak lagi sekadar berorientasi penegakan hukum, melainkan pada keamanan nasional secara menyeluruh.
Tindakan yang harus segera dilakukan untuk menjaga demokrasi meliputi: penambahan investasi pada sistem pengawasan digital, kemampuan mengidentifikasi dan melacak pelaku serangan digital lintas negara, serta penguatan pendidikan literasi digital bagi seluruh lapisan masyarakat agar tidak mudah termakan provokasi dan jebakan siber.
Hanya dengan upaya kolektif, komitmen terhadap perlindungan data, dan peningkatan kesadaran akan ancaman global, Indonesia bisa menjaga kedaulatan dan kualitas demokrasinya dari ancaman eskalasi serangan siber seperti yang menimpa Rumania.
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Serangan Hibrida, Disinformasi Digital, Dan Ancaman Terhadap Demokrasi Indonesia
Sumber: Ancaman Nyata Invasi Siber: Ketika Demokrasi Di Indonesia Terancam
