7 Negara NATO Tanggapi Rencana Caplok Greenland Trump

Tujuh negara NATO memberikan tanggapan keras terhadap rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk mengambilalih Greenland. Bersama enam negara sekutunya, Denmark menegaskan bahwa Greenland adalah milik rakyatnya dan keputusan terkait wilayah tersebut hanya dapat ditentukan oleh Denmark dan Greenland, bukan oleh kekuatan luar. Penegasan ini disampaikan dalam pernyataan bersama para pemimpin Denmark, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, dan Inggris yang menekankan pentingnya penghormatan terhadap kedaulatan, integritas teritorial, dan keutuhan perbatasan Greenland di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Arktik.

Para pemimpin Eropa juga memastikan bahwa keamanan Arktik tetap menjadi prioritas utama bagi Eropa. Mereka mengatakan bahwa sekutu-sekutu Eropa telah meningkatkan kehadiran, aktivitas, dan investasi untuk menjaga stabilitas kawasan yang semakin strategis secara geopolitik dan militer. Keamanan di Arktik harus dicapai secara kolektif bersama sekutu NATO, termasuk Amerika Serikat, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk kedaulatan, integritas teritorial, dan ketidakdapat diganggu gugatnya perbatasan.

Meskipun menolak gagasan pengambilalihan Greenland, pernyataan tersebut menggarisbawahi bahwa Amerika Serikat tetap menjadi mitra penting. AS memiliki peran strategis baik sebagai sekutu NATO maupun melalui perjanjian pertahanan antara Kerajaan Denmark dan Amerika Serikat yang ditandatangani pada 1951. Negara-negara Nordik pun menyuarakan sikap senada dengan komitmen kolektif untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kerja sama di Arktik.

Pemerintah Greenland dan Denmark juga telah meminta pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, menyusul pernyataan terbaru Trump mengenai Greenland. Meskipun Trump telah menyatakan keinginannya untuk memperoleh Greenland, wilayah otonom di bawah Kerajaan Denmark, pemerintah Denmark dan Greenland bersikeras bahwa Greenland adalah milik rakyatnya dan keputusan tentang wilayah ini harus ditentukan oleh kedua belah pihak tanpa campur tangan dari pihak luar. Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, berbicara dengan tegas dan meminta Trump untuk menghentikan ancaman tersebut.

Source link