Dukungan OJK untuk Program 3 Juta Rumah Melalui Penguatan Kebijakan SLIK

Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia menjadi fokus utama dalam program pembangunan nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara penuh mendukung inisiatif ini dengan melibatkan kebijakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dalam upaya penyediaan tiga juta rumah. Kolaborasi antara OJK, kementerian/lembaga terkait, dan pemangku kepentingan menjadi kunci dalam implementasi program tersebut.

Dalam pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, OJK menegaskan dukungannya terhadap program pembangunan tiga juta rumah. Melalui Rapat Dewan Komisioner, OJK mengambil sejumlah langkah kebijakan untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Salah satunya adalah menetapkan aturan pelaporan SLIK untuk kredit atau pembiayaan dengan nominal di atas Rp 1 juta.

Langkah kebijakan lainnya mencakup percepatan pembaruan status pelunasan pinjaman dalam SLIK, di mana status tersebut harus diperbarui paling lambat tiga hari kerja setelah pelunasan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pengajuan pembiayaan perumahan. Selain itu, OJK memperkuat kolaborasi dengan BP Tapera untuk mendukung percepatan proses pemberian fasilitas pembiayaan perumahan.

Di samping itu, OJK juga memberikan penegasan mengenai pengakuan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bersubsidi sebagai program prioritas pemerintah. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mempercepat pencapaian program 3 juta rumah, dengan membentuk Satuan Tugas Percepatan Program tersebut. Penekanan pada pentingnya kualitas data SLIK juga menjadi prioritas OJK, demi mendukung kelancaran proses pemberian kredit atau pembiayaan dalam sektor jasa keuangan.

Dengan berbagai langkah inisiatif dan penegasan, OJK terus berkomitmen untuk mendukung program pembangunan perumahan di Indonesia. Keterlibatan aktif dalam membangun ekosistem UMKM yang kuat menjadi tujuan utama OJK demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Source link