Optimalkan Bansos: Sistem Digital di 143 Daerah

Menteri Tito Karnavian: Penyaluran Bansos Menggunakan E-Government

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa pemerintah akan mulai menerapkan penyaluran program perlindungan sosial (perlinsos) menggunakan sistem e-government pada bulan ini. Ia menyatakan bahwa penerapan e-government untuk Perlinsos di 143 kabupaten/kota pada Agustus akan menyasar daerah yang telah sesuai dengan kriteria tertentu.

Sasaran Bansos yang Tepat Sasaran

Tahap pertama dari e-government ini diarahkan pada penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran berdasarkan data Dukcapil yang mencakup face recognition, fingerprint, dan retina mata. Sistem ini telah diuji coba keberhasilannya di Kabupaten Banyuwangi sebelum diterapkan secara luas.

Selain Dukcapil, data juga diintegrasikan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Efektifitas Bantuan di Tengah Tekanan Ekonomi

Melalui integrasi data antara kementerian dan lembaga terkait, diharapkan penyaluran bantuan sosial menjadi lebih akurat dan tepat. Menurut Tito, hal ini akan membantu bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang memenuhi syarat, sehingga bisa efektif dan efisien dalam membantu masyarakat, terutama di tengah tekanan ekonomi saat ini.

Proses uji coba pelaksanaan e-government untuk penyaluran program perlinsos tidak hanya dilakukan di satu tempat, tapi juga sudah diimplementasikan di Kabupaten Gianyar, Bali. Berdasarkan hasil pemantauan, sistem ini dinilai mampu menghasilkan data yang akurat, real-time, dan transparan.

Source link