Terungkap! Cara Bappenas Merancang Kebijakan untuk Daerah

Keselarasan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai menjadi salah satu kunci untuk mencapai target pembangunan Indonesia menuju negara maju pada 2045. Namun, keselarasan tersebut tidak berarti seluruh daerah harus menerapkan kebijakan yang sama.

Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Eka Chandra Buana, mengatakan kebijakan pembangunan perlu dirancang berdasarkan karakteristik, kebutuhan, serta tujuan masing-masing wilayah. Pendekatan itu menjadi bagian dari perencanaan menuju visi Indonesia Emas 2045.

Kebijakan tidak bisa seragam

Menurut Eka, perbedaan kondisi antarwilayah membuat penerapan kebijakan dengan pola one size fits all tidak tepat. Ia mencontohkan perkembangan sektor industri di Jawa yang berbeda dengan Papua.

“Oleh karena itu kalau dilihat di jangka panjang. Kita punya tema per wilayah. Karena apa? Gak mungkin dong kita kebijakan di Jawa kita samakan dengan Sumatera atau Papua dan sebagainya,” ujar Eka dalam wawancara eksklusif dengan CNBC Indonesia, Rabu (16/9/2026).

Ia menjelaskan, Jawa telah memiliki sektor industri yang kuat dengan kontribusi sekitar 30 persen. Sementara itu, Papua belum berada pada tahap yang sama sehingga fokus pembangunannya dapat diarahkan pada sektor pendidikan dan kesehatan.

“Nah itulah kita tidak bisa membiarkan kebijakan itu tidak bisa yang disebut one size fits all. Jadi kebijakan itu tetap disesuaikan dengan karakteristik daerahnya,” kata Eka.

Perbedaan fokus pembangunan tersebut, menurut dia, perlu tercermin dalam dokumen perencanaan di tingkat nasional maupun daerah. Bappenas memberikan dukungan melalui rencana pembangunan jangka panjang nasional yang kemudian diturunkan menjadi rencana pembangunan jangka panjang daerah. Kerangka itu dilanjutkan melalui rencana pembangunan jangka menengah hingga ke daerah.

Koordinasi pusat dan daerah

Tugas Bappenas tidak berhenti pada penyusunan perencanaan. Kementerian tersebut juga bertanggung jawab melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap rencana yang telah dibuat. Pelaksanaannya dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Dalam urusan perencanaan daerah, Bappenas bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kolaborasi itu dibutuhkan karena target pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan di tingkat pusat.

“Kemendagri kita ajak. Contoh nih sekarang ini kan kita bicara pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Gak mungkin kita hanya di pusat. Tapi tadi daerah gimana nih? Makanya kita mengandalkan Kemendagri,” ujar Eka.

Salah satu bentuk kerja sama tersebut adalah memeriksa berbagai peraturan daerah maupun aturan lain yang berpotensi menghambat pertumbuhan daerah. Jika ditemukan aturan yang menjadi kendala, Kemendagri memiliki tugas untuk menanganinya.

Eka menilai pola koordinasi dan kolaborasi yang berjalan saat ini sudah ideal untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ia menekankan pentingnya menyelaraskan kepentingan nasional dengan kebutuhan daerah dalam setiap kebijakan yang dirumuskan.

“Karena ada juga kepentingan daerah di dalam hal itu juga. Jadi bagaimana men-scrub kan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah itu yang menjadi penting sekarang ini,” ucapnya.

Source link