Krisis BBM Makin Parah, Pemerintah Dorong PNS WFH

Pemerintah Iran memberlakukan pengurangan jam kerja di kantor-kantor pemerintah dan memperluas kerja jarak jauh mulai 23 September hingga akhir tahun kalender Iran pada akhir Maret 2027. Kebijakan ini ditempuh ketika negara tersebut menghadapi defisit pasokan bensin, tekanan ekonomi, serta gangguan pada sektor energi.

Pegawai pemerintah hanya diwajibkan hadir di kantor pada pukul 08.00 hingga 13.00 waktu setempat. Sisa jam kerja sesuai kontrak akan dilakukan secara daring dari rumah. Presiden Iran Masoud Pezeshkian sebelumnya menandatangani arahan pada 12 September agar lembaga pemerintah memfasilitasi kerja jarak jauh bagi pegawai yang pekerjaannya memungkinkan.

Transportasi umum digratiskan

Selain mengurangi aktivitas di kantor, setiap instansi pemerintah harus menetapkan satu hari dalam sepekan bagi pegawai dan manajer untuk menggunakan transportasi umum saat bepergian ke tempat kerja. Sejumlah menteri Iran dalam beberapa hari terakhir mengunggah video ketika mereka menggunakan metro sebagai bagian dari kampanye tersebut.

Layanan metro dan bus rapid transit (BRT) juga digratiskan hingga pertengahan November. Pemerintah berharap kebijakan itu mendorong masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan menekan konsumsi bahan bakar.

Kendaraan dinas pemerintah yang sudah tua akan diganti secara bertahap dengan kendaraan listrik, kendaraan berbahan bakar gas, atau kendaraan hibrida. Namun, proses penggantian diperkirakan berlangsung selama bertahun-tahun. Kantor-kantor yang terkait dengan pemerintah juga diwajibkan mematikan pemanas dan lampu setelah jam kerja berakhir.

Pembukaan kembali universitas akan dilakukan secara bertahap dan terbatas. Sebagian perkuliahan dialihkan ke sistem daring berdasarkan pengaturan pemerintah. Sekolah, universitas, fasilitas kesehatan, dan layanan operasional lain akan mengikuti ketentuan tersendiri yang belum diumumkan.

“Kami telah memulai penghematan konsumsi bersama pemerintah,” kata Pezeshkian, seperti dilansir Al Jazeera. Pernyataan itu menempatkan pengurangan jam kerja dan kerja dari rumah sebagai bagian dari upaya pemerintah menghemat bensin, listrik, serta gas alam, sekaligus mendorong masyarakat melakukan langkah serupa.

Defisit bensin mencapai 10 juta liter per hari

Tekanan terbesar terlihat pada pasokan bensin. Dalam lima bulan pertama tahun Iran yang berakhir pada 22 Agustus, produksi bensin rata-rata mencapai 122 juta liter per hari, sedangkan konsumsi berada di level 132 juta liter per hari. Dengan demikian, Iran mengalami kekurangan sekitar 10 juta liter bensin setiap hari. Defisit serupa masih tercatat pada paruh pertama bulan keenam tahun Iran tersebut.

Pada awal September, pemerintah kembali menaikkan harga BBM untuk kuota tingkat ketiga. Kebijakan itu menjadi kenaikan kedua dalam waktu kurang dari setahun. Konsumsi bensin di atas 110 liter per bulan kini dikenai tarif dua kali lipat. Kendaraan impor dan sejumlah kategori mobil lain juga hanya memperoleh akses pada harga BBM tertinggi.

Iran sebelumnya telah berulang kali menghadapi persoalan energi akibat buruknya pengelolaan dan infrastruktur yang menua. Tekanan bertambah setelah blokade laut Amerika Serikat terhadap pelabuhan-pelabuhan di selatan Iran sejak Juli menghentikan impor BBM yang sebelumnya membantu menutup kekurangan pasokan. Blokade tersebut juga menghambat ekspor minyak menggunakan supertanker melalui Selat Hormuz dan menekan pemasukan devisa.

Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas minyak dan gas, perusahaan petrokimia, serta depo bahan bakar utama turut memengaruhi produksi dan distribusi energi. Menteri Perminyakan Iran Mohsen Paknejad pada awal September mengatakan, “Sebagian besar kapasitas produksi kini telah dipulihkan secara signifikan, dan prosesnya terus berlanjut.”

Tekanan energi berlangsung bersamaan dengan pelemahan ekonomi. Pusat Statistik Iran mencatat produk domestik bruto riil turun 10,1 persen secara tahunan pada periode akhir Maret hingga akhir Juni 2026. Ekstraksi minyak dan gas merosot 26,4 persen, sementara industri dan pertambangan menyusut 14,7 persen jika sektor minyak diperhitungkan. Konstruksi turun 6,4 persen, jasa 4,8 persen, serta transportasi, pergudangan, dan komunikasi anjlok 17 persen.

Pemerintah belum mengungkap jumlah pegawai yang terdampak kebijakan kerja dari rumah maupun dampaknya terhadap efisiensi pelayanan publik. Di tengah persoalan salah kelola, korupsi, dan inefisiensi yang telah berlangsung puluhan tahun, sebagian warga Iran memandang kebijakan tersebut sebagai cerminan masalah yang lebih luas dalam tata kelola negara.

Source link