Bos Pengusaha Wanti-Wanti Dampak Cukai MBDK: Semua Rugi

by -75 Views

Rencana pemberlakuan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai semester II 2027 belum mendapat respons final dari pelaku industri. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) Adhi S Lukman mengatakan, pihaknya masih berupaya memperoleh penjelasan lebih rinci dari pemerintah sebelum menyikapi kebijakan tersebut.

Adhi menyampaikan hal itu setelah bertemu Menteri Perindustrian M Sarmuji di gedung Kementerian Perindustrian, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Ia mengatakan GAPMMI tengah meminta waktu untuk berdiskusi dengan Kementerian Keuangan karena belum mengetahui rancangan aturan, mekanisme pengenaan, maupun detail pelaksanaannya.

“Ya kami terus terang sedang minta waktu dengan Kemenkeu (Kementerian Keuangan). Karena kami belum tahu seperti apa rencananya dan sebagainya,” kata Adhi.

Industri dorong edukasi konsumen

Adhi belum menyatakan apakah industri akan meminta pemerintah menunda atau membatalkan kebijakan cukai tersebut. Menurut dia, GAPMMI perlu memahami terlebih dahulu program yang disiapkan pemerintah. Ia juga mengaku sedang mengupayakan pertemuan dengan Menteri Keuangan Suahasil Nazara.

“Belum, belum (belum ada pembahasan). (Minta diundur atau dibatalkan?) Ha..ha..ha, ini pertanyaannya…. Makanya, kami ingin tahu dulu programnya seperti apa,” ujar Adhi.

Dalam pertemuan dengan Menteri Perindustrian, GAPMMI menyampaikan bahwa pendekatan edukasi konsumen perlu didorong. Adhi menilai konsumen yang ingin mengonsumsi produk manis belum tentu mengubah pilihannya hanya karena ada cukai. Jika cukai diterapkan, menurut dia, dampaknya justru dapat berupa kenaikan harga yang dibayar konsumen, sementara tingkat penyakit tidak menular (PTM) belum tentu menurun.

“Kami sebetulnya mendorong edukasi konsumen. Karena dikhawatirkan nanti dengan adanya cukai, masyarakat Indonesia kalau mau konsumsi manis, tidak akan lihat ada cukai atau tidaknya. Tapi ujung-ujungnya jika dikenakan cukai akan berdampak ke konsumen yang akan membeli dengan harga mahal, tapi PTM tetap tinggi,” katanya.

Ia menyebut kondisi di sejumlah negara sebagai pertimbangan. Adhi mengatakan terdapat negara yang telah mengenakan cukai atas produk MBDK, tetapi tingkat PTM di negara-negara tersebut tetap tinggi. Karena itu, GAPMMI mendorong gerakan nasional untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengatur pola diet.

Selain edukasi konsumen, industri mengaku terus melakukan reformulasi produk. Edukasi mengenai pengurangan konsumsi gula, garam, dan lemak juga disebut dilakukan secara berkala. GAPMMI turut mendorong pilihan yang lebih sehat atau healthier choice, sebagaimana program Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Target penerimaan Rp1,7 triliun

Adhi mengatakan perusahaan makanan dan minuman olahan berpemanis belum dapat menghitung potensi kenaikan harga jual apabila cukai diberlakukan. Perhitungan tersebut baru bisa dilakukan setelah detail kebijakan dan aturan teknis dari pemerintah diketahui.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budi Utama mengatakan pengenaan cukai MBDK telah tercantum dalam Undang-Undang APBN 2027. Kebijakan itu ditargetkan menghasilkan penerimaan negara sebesar Rp1,7 triliun.

“UU APBN 2027 memang sudah disebutkan akan dikenakan cukai, dan besarannya Rp1,7 triliun. Mungkin pemberlakuannya, kami sedang menyiapkan aturannya, diharapkan diterapkan semester II-2027,” ujar Djaka dalam pemaparannya pada 9 Oktober 2026.

Source link