Ekonomi Dunia 2027 Membaik, RI Masih Punya PR Besar

by -57 Views

Indonesia memasuki 2027 dengan modal ekonomi yang relatif kuat, tetapi tetap menghadapi risiko dari geopolitik, proteksionisme, dan gejolak pasar keuangan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan tantangan tersebut perlu diantisipasi bersamaan dengan upaya pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Dalam proyeksi yang disampaikannya, ekonomi global pada 2027 diperkirakan tumbuh 3,1 persen dan perdagangan dunia meningkat sekitar 3,3 persen. Inflasi global juga diproyeksikan turun menjadi 3,7 persen. Perbaikan prospek tersebut, menurut Dradjad, tidak berarti Indonesia dapat mengabaikan risiko eksternal yang masih membayangi perekonomian.

“Yang encouraging itu PMI Manufaktur, yang sebelumnya di bawah 50, sekarang growing menjadi 52,4. Kita semua tahu kalau PMI di atas 50 artinya terjadi ekspansi, dan manufaktur itu menjadi penyumbang sangat krusial bagi pertumbuhan kita,” ujar Dradjad saat memberikan keynote speech di Jakarta, Kamis (22/10/2026).

Fundamental ekonomi dan perbankan masih terjaga

Dradjad menyebut fundamental ekonomi nasional masih cukup solid. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026, sedangkan inflasi pada September 2026 tercatat 3,28 persen. Realisasi investasi sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp1.539,2 triliun, atau meningkat 7,3 persen secara tahunan.

Sejumlah indikator sosial juga menunjukkan perbaikan. Tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,65 persen, sementara rasio Gini tercatat 0,368. Angka tersebut mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan yang ada.

Stabilitas ekonomi itu dinilai perlu dimanfaatkan untuk memperluas pembiayaan produktif dan mempertahankan kepercayaan investor. Perbankan menjadi salah satu sektor penting dalam mendukung aktivitas tersebut. Pada Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65 persen dan dana pihak ketiga naik 10,94 persen. Rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) berada di level 24,10 persen, sedangkan rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tercatat 2,11 persen.

Pemerintah juga masih memiliki ruang untuk menopang daya beli dan aktivitas ekonomi masyarakat. Dradjad mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp250,43 triliun, sementara realisasi bantuan sosial sebesar Rp115,8 triliun.

“Stabilitas ekonomi tentu harus kita maksimalkan untuk menghasilkan manfaat nyata,” kata Dradjad. Ia menambahkan, negara masih mampu mengalokasikan dana dalam jumlah besar untuk program sosial dan stimulus bagi masyarakat.

Hilirisasi dan kepastian investasi dikejar

Selain menjaga konsumsi dan belanja publik, pemerintah mengandalkan hilirisasi sebagai sumber pertumbuhan baru. Sebanyak 26 proyek hilirisasi dengan nilai investasi Rp225 triliun diproyeksikan menciptakan sekitar 37.833 lapangan kerja pada masa mendatang.

Berbagai kebijakan tersebut diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 6 persen pada 2027 dan 8 persen dalam jangka menengah. Dradjad menyebut target itu membutuhkan pertumbuhan investasi yang lebih cepat daripada produk domestik bruto, peningkatan produktivitas, serta ekspor yang semakin bertumpu pada produk bernilai tambah dengan dukungan logistik yang efisien.

“Selain itu, kita juga harus bisa memastikan bahwa investasi dan perdagangan menjadi sumber pertumbuhan baru, bukan sekadar mempertahankan momentum yang sudah ada,” ujarnya.

Untuk mempercepat investasi, pemerintah memperkuat kepastian berusaha melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025, penyederhanaan perizinan berbasis risiko, dan kepastian waktu pelayanan. Koordinasi lintas kementerian dan lembaga juga diperkuat guna menyelesaikan hambatan investasi. Menurut Dradjad, kepastian regulasi dan akuntabilitas menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global.

Source link