Sahroni Minta Aturan LHKPN dan Perampasan Aset Diperjelas

by -34 Views

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat kepatuhan pejabat publik dalam melaporkan dan memperbarui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Menurut dia, kepastian aturan diperlukan agar kewajiban tersebut tidak berhenti pada pelaporan administratif, tetapi juga mendorong keterbukaan mengenai kekayaan penyelenggara negara.

Sahroni menyampaikan pandangan itu pada Selasa (27/10/2026). Ia mendorong agar ketentuan mengenai pelaporan LHKPN diperjelas, termasuk konsekuensi bagi pejabat yang tidak tertib maupun tidak transparan dalam menyampaikan laporan kekayaannya.

“Harus ada sanksi bagi yang tidak tertib dan transparan, sehingga ada kepastian aturan,” ujar Sahroni.

Sanksi harus memiliki dasar hukum

Pernyataan Sahroni muncul setelah adanya usulan agar aset pejabat publik yang tidak dilaporkan secara benar dapat dirampas. Ia tidak menolak pentingnya penindakan terhadap kekayaan yang tidak dicantumkan dalam LHKPN, tetapi menegaskan bahwa langkah tersebut tidak boleh dilakukan tanpa dasar hukum dan pembuktian yang memadai.

Menurut Sahroni, perampasan aset harus berkaitan dengan pembuktian atas suatu perbuatan. Tindakan yang dilakukan tanpa alasan dan landasan hukum yang jelas, kata dia, berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM) sekaligus membuka ruang penyalahgunaan kekuasaan.

“Harus melalui pembuktian atas suatu perbuatan dan landasan hukum yang jelas untuk merampas aset seseorang,” tegasnya.

Dengan sikap tersebut, Sahroni menekankan bahwa penguatan kepatuhan LHKPN perlu berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap proses hukum. Aturan yang lebih tegas dinilai penting untuk memberikan kepastian mengenai kewajiban pelaporan, bentuk pelanggaran, serta tindakan yang dapat diambil terhadap pejabat yang tidak memenuhi ketentuan.

Usulan dimasukkan dalam RUU Perampasan Aset

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset mengatur kemungkinan perampasan aset pejabat publik yang tidak dilaporkan dalam LHKPN.

Tanak menyatakan, aparat penegak hukum dapat merampas aset apabila ditemukan kekayaan pejabat yang jumlahnya melampaui nilai yang dilaporkan. Usulan itu diarahkan untuk mendorong pejabat publik menyampaikan laporan harta kekayaan secara jujur dan lengkap.

Namun, bagi Sahroni, penerapan perampasan aset tetap harus ditopang ketentuan yang jelas serta pembuktian atas perbuatan yang menjadi dasar tindakan tersebut. Ia mengingatkan bahwa penegakan aturan tidak boleh mengabaikan kepastian hukum maupun membuka peluang terjadinya abuse of power.

Source link