Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) menilai pengesahan Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan dapat menjadi pijakan baru bagi terciptanya hubungan industrial yang lebih sehat. Regulasi tersebut disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah dalam Rapat Paripurna, Selasa (6/10/2026).
Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo mengatakan aturan baru itu penting untuk memperkuat kepastian bagi pekerja dan pelaku usaha. Menurut dia, perlindungan tenaga kerja dan pertumbuhan perusahaan tidak seharusnya dipandang sebagai dua kepentingan yang berlawanan.
“HIPMI menyambut positif lahirnya Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan. Bagi kami, perlindungan pekerja dan pertumbuhan dunia usaha bukan dua kepentingan yang harus dipertentangkan. Perusahaan yang sehat membutuhkan pekerja yang produktif dan sejahtera, sementara kesejahteraan pekerja juga membutuhkan dunia usaha yang terus tumbuh dan menciptakan lapangan kerja,” ujar Ade Jona.
Aturan mencakup 23 bab dan 313 pasal
Sebelum disahkan dalam rapat paripurna, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan telah memperoleh persetujuan pemerintah dan seluruh fraksi dalam pembicaraan tingkat I di Komisi IX DPR RI.
Rancangan tersebut terdiri atas 23 bab dan 313 pasal. Materinya mencakup perlindungan pekerja, kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, kesempatan kerja, produktivitas, pengupahan, hubungan industrial, serta pengawasan. Regulasi itu juga memuat respons terhadap perubahan dunia kerja dan transformasi digital.
Ade Jona menyebut kepastian hukum menjadi salah satu kebutuhan utama pengusaha, termasuk pengusaha muda, ketika menentukan investasi, memperluas bisnis, dan membuka lapangan kerja. Ia menilai kepastian bagi perusahaan dan pekerja dapat mendorong dunia usaha lebih percaya diri untuk berkembang.
“Pengusaha membutuhkan kepastian untuk berusaha, dan pekerja membutuhkan kepastian untuk bekerja. Ketika keduanya mendapatkan kepastian, dunia usaha akan lebih percaya diri melakukan investasi dan ekspansi. Pada akhirnya yang kita harapkan adalah semakin banyak lapangan kerja berkualitas yang tercipta bagi masyarakat Indonesia,” katanya.
HIPMI siap menjadi mitra pemerintah
Menurut Ade Jona, tantangan ketenagakerjaan pada masa mendatang tidak berhenti pada perlindungan pekerja. Peningkatan produktivitas, penguatan kompetensi sumber daya manusia, penciptaan pekerjaan baru, serta kemampuan regulasi mengikuti perubahan model bisnis dan teknologi juga menjadi perhatian.
Karena itu, HIPMI menilai pelaksanaan undang-undang tersebut akan sama pentingnya dengan proses pembentukannya. Implementasi regulasi diharapkan konsisten dan memberikan kepastian kepada semua pihak, tanpa mengurangi ruang bagi dunia usaha untuk bertumbuh dan menciptakan kesempatan kerja.
“Semangatnya harus menjaga keseimbangan. Hak pekerja harus terlindungi, tetapi pada saat yang sama perusahaan juga harus mempunyai ruang untuk tumbuh, berinovasi, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja. Hubungan industrial yang sehat adalah ketika pekerja dan perusahaan sama-sama tumbuh,” ujar Ade Jona.
Ia juga menekankan perlunya dialog berkelanjutan antara pemerintah, pekerja, dan dunia usaha dalam menerapkan kebijakan ketenagakerjaan. Ketiga unsur tersebut, kata dia, memiliki tujuan yang sama, yakni membangun perekonomian nasional yang produktif, kompetitif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan jaringan di 38 provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia, HIPMI menyatakan siap membantu pemerintah menyosialisasikan kebijakan tersebut kepada pelaku usaha. Organisasi itu juga akan menyampaikan masukan dari pengusaha muda di daerah selama tahap implementasi.
“HIPMI siap menjadi mitra pemerintah. Kita ingin implementasi undang-undang ini benar-benar mampu menciptakan hubungan industrial yang semakin baik, meningkatkan produktivitas, memberikan kepastian bagi dunia usaha, dan membuka semakin banyak kesempatan kerja,” kata Ade Jona.
Ia menambahkan, keberhasilan regulasi itu pada akhirnya akan terlihat dari meningkatnya kesejahteraan pekerja, produktivitas pengusaha, pertumbuhan investasi, dan bertambahnya masyarakat yang memperoleh pekerjaan layak.





