Uni Eropa Bersiap untuk Melarang Impor Nikel dari China Mulai 2024

by -133 Views

Uni Eropa akan menerbitkan undang-undang baru yang menjamin pasokan mineral mentah, seperti logam dasar aluminium, tembaga, dan nikel dan akan mengakhiri ketergantungannya terhadap pasokan luar negeri, salah satunya yang berasal dari China.
Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Bahan Baku Kritis atau the Critical Raw Materials Act (CRMA) yang dirancang untuk memastikan Eropa menjadi basis manufaktur kendaraan listrik, turbin angin, dan alat ramah lingkungan.
Dalam beleid terbaru tersebut juga diatur tentang pengurangan ketergantungan terhadap produk China yang mengandung mineral yang berasal dari Negara Tirai Bambu itu.

Rencananya aturan ini akan berlaku efektif pada awal tahun 2024 setelah mendapatkan persetujuan final pada akhir bulan ini.
“Bahan-bahan strategis tersebut mencakup logam dasar aluminium, tembaga dan nikel, serta bahan utama baterai lithium dan unsur tanah jarang yang digunakan dalam magnet permanen untuk turbin angin atau kendaraan listrik. Daftarnya dapat ditemukan di halaman 135 teks terakhir,” tulis laporan Reuters, dikutip Senin (18/12/2023).

Berdasarkan undang-undang tersebut, Uni Eropa telah mengidentifikasi daftar 34 bahan mentah penting, yang penting bagi perekonomian UE dan menghadapi risiko gangguan, 17 di antaranya ditetapkan sebagai “strategis” karena pentingnya bahan tersebut dan ketidakseimbangan permintaan/penawaran global.
Komoditas yang masuk ke dalam daftar strategis tersebut juga disyaratkan diperoleh dari hasil penambangan setidaknya 10% dari kebutuhan tahunan pada 2030, lalu dari hasil daur ulang 25% dan mengolah 40% dari total kebutuhannya.
Tak hanya itu, tidak lebih dari 65% kebutuhan tahunan UE harus berasal dari satu negara ketiga.

Promotor proyek akan dapat mengajukan permohonan agar proyek mereka diakui sebagai proyek “strategis”, yang diputuskan oleh Dewan Komisi Eropa dan pertemuan perwakilan negara anggota UE setiap tiga bulan.

CRMA tidak memberikan dana tambahan, namun menetapkan kerangka waktu bagi proyek-proyek strategis untuk mendapatkan izin – maksimal 15 bulan untuk proyek pemrosesan dan daur ulang dan 27 bulan untuk penambangan. Periode ini tidak mencakup penilaian dampak lingkungan, namun mencakup konsultasi publik yang diperlukan untuk penilaian tersebut.

CRMA ini diusulkan bersamaan dengan Net Zero Industry Act (NZIA), sebagai respons terhadap Undang-Undang Pengurangan Inflasi AS (Inflation Reduction Act/ IRA), yang memberikan subsidi ramah lingkungan sebesar US$ 369 miliar dan menimbulkan kekhawatiran UE bahwa dunia usaha akan tertarik untuk pindah ke Amerika Utara.

NZIA yang menetapkan tolok ukur bagi produsen Eropa untuk memproduksi 40% kebutuhan tahunan UE akan produk teknologi ramah lingkungan, seperti sistem tenaga surya dan angin, penyimpanan baterai, dan sel bahan bakar, pada tahun 2030.
Saat ini sekitar 90% panel surya berasal dari China.
Undang-undang tersebut juga menetapkan target untuk mencapai 50 juta ton kapasitas penyimpanan karbon dioksida tahunan pada tahun 2030.
Seperti CRMA, undang-undang ini mencakup proyek-proyek strategis, titik kontak tunggal di negara-negara UE dan perizinan yang disederhanakan, dengan jangka waktu maksimum antara 9-18 bulan.

[Gambas:Video CNBC]

Artikel Selanjutnya
Tiru Aksi Jokowi, PM Malaysia Setop Ekspor Mineral Mentah Ini

(wia)