Jakarta, CNBC Indonesia – Pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud Md mengusung 21 program unggulan dalam Pemilihan Presiden 2024. Pelaksanaan program unggulan tersebut diperkirakan membutuhkan dana sebesar Rp 2.500 triliun selama 5 tahun atau sekitar Rp 500 triliun per tahun.
“Saat ini kami meluncurkan 21 program unggulan, yang memerlukan anggaran sebesar Rp 2.500 triliun selama 5 tahun,” kata Sekretaris Eksekutif Tim Pemenangan Nasional (TPN), Heru Dewanto dalam program Your Money Your Vote ‘Aneka Janji Manis Capres-Cawapres, Dari Mana Duitnya?’ di CNBC Indonesia, Rabu (27/12/2023).
Heru menjelaskan beberapa program unggulan tersebut, di antaranya adalah Bansos Pasti. Dia mengatakan Bansos Pasti ini, adalah bansos yang pasti akan diteruskan, ditambahkan, dan pasti mendapatkan sasaran yang tepat. “Sasaran yang tepat ini penting karena banyak bansos saat ini yang tumpang tindih, seharusnya mendapatkan kesehatan, namun malah mendapatkan bansos PKH (Program Keluarga Harapan) atau pendidikan dan sebagainya,” katanya.
Heru melanjutkan untuk memastikan bansos tepat sasaran, Ganjar-Mahfud memiliki program KTP Sakti. Dia mengatakan KTP Sakti ini akan menyatukan seluruh data perlindungan sosial, sehingga masyarakat tak perlu lagi memiliki banyak kartu.
“Ada yang mengatakan bahwa orang miskin saat ini dompetnya tebal karena jumlah kartu yang banyak. Sekarang kita akan membuat dompetnya tipis tapi hanya satu kartu. Dengan satu kartu itu, dia bisa mendapatkan semua fasilitas bansos yang bisa diberikan kepada satu orang. Kuncinya adalah data yang akurat sehingga bisa digunakan oleh semuanya,” katanya.
Program unggulan selanjutnya, kata Heru, adalah ‘1 keluarga miskin, 1 sarjana’. Dia mengatakan Ganjar-Mahfud percaya bahwa salah satu cara untuk mengangkat masyarakat dari kemiskinan adalah melalui pendidikan. “Jika kita bisa membuat salah satu orang saja menjadi sarjana, dia akan bisa membawa keluarganya dari jebakan kemiskinan,” ujarnya.
Heru mengatakan untuk memperoleh anggaran guna menjalankan 21 program tersebut, Ganjar-Mahfud memiliki strategi utama, yakni kepastian hukum dan penegakan hukum. Dia mengatakan dengan adanya kedua hal itu maka kebocoran APBN akibat korupsi bisa dihilangkan.
Dengan demikian, penggunaan APBN akan bisa lebih efisien dan tepat sasaran. Heru mengatakan kepastian dan penegakan hukum ini juga sangat diperlukan untuk menarik minat investor menanamkan modal di Indonesia. Dia mengatakan saat ini banyak investor luar negeri yang ingin masuk ke Indonesia, namun ragu mengenai adanya kepastian hukum di negara ini.
“Banyak sekali uang swasta yang siap masuk ke Indonesia, mereka menunggu kepastian dan keyakinan untuk bisa masuk ke sini,” ujarnya.
