Presiden Prabowo Subianto memperingatkan anggota Kabinet Merah Putih 2024-2029 agar tidak membuat kebijakan yang aneh-aneh dan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan Prabowo saat memimpin Rapat Paripurna Kabinet Merah Putih perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/20204).
Presiden juga menekankan agar anggota kabinetnya tidak melakukan studi banding Pramuka ke negara lain.
“Kita harus memberikan contoh fokus kita pada pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat di dalam negeri. Jangan melakukan studi banding Pramuka ke negara lain,” ujar Prabowo dalam Rapat Paripurna Kabinet pertama di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/10/2024).
Prabowo juga meminta para menteri untuk meninjau kembali alokasi APBN, DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), dan bahkan mengurangi perjalanan ke luar negeri.
“Saya meminta Menteri Keuangan, semua Menko, semua menteri untuk menelusuri kembali alokasi APBN, DIPA, saya minta detail kegiatan seremonial, seminar yang terlalu banyak, sarasehan, konferensi, dan perjalanan ke luar negeri agar dikurangi,” perintah Prabowo kepada anggota kabinetnya.
Dia menyadari bahwa meski kabinetnya terdiri dari 48 menteri, hal ini disebabkan oleh Indonesia yang merupakan bangsa besar dan demokratis, bukan otoriter.
“Jumlah anggota kabinet kita adalah 48 menteri dan ada badan strategis, ini memang lebih banyak dari pemerintah sebelumnya, jumlah ini saya sadari memang dianggap tergolong besar tapi karena memang kita bangsa besar, jumlah penduduk keempat terbesar, luas wilayah sama seperti Eropa Barat yang terdiri dari 27 negara Eropa. Mengelola Eropa butuh 27 Menteri Keuangan, Mendagri. Kita seluas Eropa,” katanya.
“Kita juga memilih politik demokratis, kalau kita negara otoriter mungkin kita cukup menjalankan dengan jumlah penduduk yang sedikit. Tapi yang penting kita bekerja efisien dan tidak bekerja seenaknya,” tegasnya.
