Pasangan calon presiden dan wakil presiden Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar tidak menyertakan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam visi-misi dan program kerjanya. Namun, dua ekonom setuju bahwa proyek IKN akan tetap dilanjutkan meskipun Anies-Imin terpilih. Akan tetapi, absennya proyek IKN dalam visi-misi akan berpengaruh pada anggaran yang dialokasikan untuk proyek tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, jika proyek IKN tidak menjadi prioritas, anggaran yang disediakan untuk pengerjaan proyek akan lebih kecil dibandingkan dengan pasangan calon lainnya, yaitu Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Meskipun demikian, Tauhid meyakini bahwa pembangunan IKN tidak akan dihentikan oleh pasangan calon manapun, karena menghentikan proyek tersebut tiba-tiba akan meningkatkan biaya pembangunan dan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Ia juga menjelaskan bahwa meskipun IKN tidak termasuk dalam visi-misi Anies, kemungkinan besar proyek tersebut tetap akan dilanjutkan dengan alasan teknokratis. Namun, karena tidak masuk dalam visi-misi, IKN mungkin bukan menjadi prioritas dalam program kerja pasangan Anies-Muhaimin.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Mohammad Faisal, juga menyatakan hal yang sama. Menurutnya, ketidakhadiran IKN dalam visi-misi Anies-Muhaimin menunjukkan tingkat prioritas terhadap pembangunan tersebut. Jika proyek IKN tidak menjadi prioritas, maka penganggarannya juga tidak akan menjadi prioritas, yang pada akhirnya akan mempengaruhi proses pembangunan yang telah berjalan. Namun, IKN tidak akan dihentikan sepenuhnya oleh Anies-Muhaimin.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menganggap wajar jika Anies-Muhaimin tidak menyertakan program pembangunan IKN dalam visi, misi, dan program kerjanya. Hal ini disebabkan karena biaya pembangunan IKN yang harus dibebankan pada APBN cukup tinggi. Bhima menjelaskan bahwa calon presiden membawa program-program baru yang juga membutuhkan anggaran, sehingga harus memilih antara melanjutkan IKN atau memprioritaskan program-program baru tersebut.
Dalam dokumen Visi, Misi, dan Program Kerja Indonesia Adil Makmur untuk Semua, Anies-Muhaimin memuat program pembangunan di Kalimantan yang mereka sebut “agenda strategis 8 sayap kemajuan atau 8 kawasan”. Namun, tidak ada pembahasan tentang IKN dalam dokumen tersebut. Mereka hanya menekankan bahwa pembangunan kawasan Kalimantan sebagai tonggak ekonomi hijau, beranda Indonesia yang maju dan asri.
Dokumen tersebut juga mencantumkan 9 program pembangunan kawasan Kalimantan yang mereka rencanakan, seperti menjadikan Kalimantan sebagai contoh dunia dalam penerapan ekonomi hijau, menjadikan Kalimantan sebagai lumbung energi terbarukan, dan mengembangkan infrastruktur ketenagalistrikan dan pengembangan PLTS.
Sumber: CNBC Indonesia
