Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dilema yang harus dihadapi Indonesia untuk merealisasikan visi Indonesia Maju 2045. Dilema itu ialah kenaikan pendapatan per kapita selalu seiring dengan kenaikan emisi per kapita di Indonesia.
Sri Mulyani mendasari persoalan ini dari laporan Bank Dunia atau World Bank berjudul Indonesia Country Climate and Development Report per April 2023.
“World Bank menunjukkan bahwa Indonesia dalam meningkatkan income per kapita juga menimbulkan emission per kapita meningkat. Emisi per kapita naik dua kali lipat sementara income per kapita naik hampir empat kali lipat,” kata Sri Mulyani dalam acara bertajuk Climate Change and Indonesia’s Future: An Intergenerational Dialog di Djakarta Theater, Senin (27/11/2023).
Oleh sebab itu, ia menekankan, tantangan Indonesia saat ini ialah menekan peningkatan emisi per kapita itu di tengah kenaikan pendapatan per kapita masyarakat yang terus didorong pertumbuhan ekonomi di atas 5%.
“Jadi masalahnya bagi Indonesia bagaimana meningkatkan income per kapita yang mana adalah proxy indicators of welfare, merupakan indikator yang menggambarkan kemakmuran masyarakat, tanpa menimbulkan makin buruknya emisi per kapita,” tegas Sri Mulyani.
Permasalahan ini menurutnya akan tetap menjadi fokus pemerintah meskipun dari sisi total emisi per kapita Indonesia hingga 2022 masih kedua terbawah di banding negara-negara anggota G20.
Emisi per kapita Indonesia sebesar 2,6 ekuivalen karbon dioksida atau CO2e pada 2022, sedikit di batas Brazil sebesar 2,2 CO2e, dan India 2 CO2e. Sedangkan tertinggi ialah Kanada sebesar 18,7 CO2e, dan Australia 17 CO2e, Arab Saudi 16,5 CO2e, dan Amerika Serikat 15,1 CO2e.
“Tapi bukan berarti emisi per kapita kita rendah berarti Indonesia tidak care. Desain proses pembangunan kita tetap untuk menjaga planet secara bersama,” tutur Sri Mulyani.
Oleh sebab itu, demi menanggulangi peningkatan emisi itu, ia memastikan kebijakan penganggaran atau fiskal akan terus mengakomodir permasalahan iklim, termasuk mendorong pemerintah untuk membuat desain kebijakan penganggaran yang hijau.
“Apakah melakui tax atau import duty dan instrumen lain dalam rangka meningkatkan bebeagai isu penting, mulai electric vehicle, industrialisasi transformasi menuju industri hijau, dan juga dari sisi problem yang dihadapi beberapa sektor seperti kehutanan, pertanian dan waste management,” ucap Sri Mulyani.
