Jakarta – Presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo Subianto, berkomitmen untuk menjaga posisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap rendah, yaitu di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Hal ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers tentang Kondisi Fundamental Ekonomi Terkini dan RAPBN 2025 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jl. Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, pada hari Senin (24/6).
“Sudah kami sampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo, dan beliau juga memberikan jaminan. APBN 2024 akan tetap menjaga defisitnya di bawah 3% dan ini komitmen yang sama yang telah kami sampaikan. Beliau (Prabowo) berkomitmen terhadap defisit di bawah 3%,” ungkap Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dalam asumsi makro RAPBN 2025, pemerintah dan DPR telah sepakat untuk menjaga defisit APBN antara 2,29-2,82 persen terhadap PDB.
“Postur RAPBN 2025 masih dalam kisaran tersebut,” jelas Sri Mulyani.
Selain itu, penjagaan terhadap defisit APBN juga menepis kabar yang beredar bahwa rasio utang akan meningkat hingga 50 persen terhadap PDB.
“Posisi RUU APBN 2025 sedang dalam proses ini, komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi terus dilakukan dengan tim Presiden terpilih untuk menunjukkan bahwa tidak ada kesenjangan antara RUU yang disusun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru presiden terpilih, yaitu Bapak Prabowo,” jelas Menkeu.
Thomas Djiwandono, sebagai Anggota Bidang Keuangan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo-Gibran, pada kesempatan yang sama, memastikan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran tidak akan meningkatkan rasio utang hingga mencapai 50 persen terhadap PDB.
“Itu tidak mungkin. Intinya, kami tetap berkomitmen terhadap target-target yang telah direncanakan pemerintah saat ini dan akan disepakati oleh DPR nantinya,” pungkasnya.
Thomas menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memenuhi target-target yang telah direncanakan pemerintah dan disepakati oleh DPR RI dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 nanti.
“Intinya, kami berkomitmen terhadap target-target yang akan direncanakan pemerintah saat ini dan disepakati oleh DPR nantinya,” ujar Thomas.
