Trump Bikin Keributan, Jaksa Terkenal AS Jadi Korban: Penemuan Janjinya

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menjadi sorotan atas kebijakannya yang memicu kontroversi. Seorang jaksa federal, Danielle Sassoon, yang sebelumnya bekerja sebagai asisten Hakim Agung Antonin Scalia, memutuskan untuk mengundurkan diri setelah menolak perintah Departemen Kehakiman terkait pembatalan kasus korupsi terhadap Wali Kota New York dari Partai Demokrat, Eric Adams.

Departemen Kehakiman alasan pembatalan kasus tersebut karena adanya pemilihan wali kota yang akan segera dilaksanakan, yang dianggap dapat mengganggu peran Adams dalam kebijakan imigrasi yang menjadi prioritas Trump. Meskipun Trump membantah langsung memerintahkan pembatalan dakwaan terhadap Adams, pengunduran diri Sassoon menunjukkan adanya ketegangan antara gerakan hukum konservatif tradisional dan keinginan Trump untuk lebih mengendalikan pemerintahan federal.

Langkah Trump dalam merombak sistem peradilan pidana serta rencananya untuk membubarkan beberapa kementerian menciptakan kontroversi. Selain itu, ia berhasil menunjuk menteri pertahanan melalui margin suara tipis di Senat dan menantang hak-hak konstitusional yang telah berlaku selama lebih dari 150 tahun.

Kebijakan eksekutif yang agresif dari Trump kemungkinan besar akan memicu perdebatan di Mahkamah Agung AS, meskipun mayoritas hakim di sana memiliki pandangan konservatif. Mengikuti pengunduran diri Sassoon, Hagan Scotten, seorang asisten jaksa federal lainnya, juga mengundurkan diri dengan alasan serupa. Akademisi hukum libertarian, Ilya Somin, menilai bahwa perintah Deputi Jaksa Agung Emil Bove untuk menghentikan kasus Adams mencerminkan pergeseran konservatisme di Amerika Serikat.

Ini merupakan momen penentuan bagi para jaksa karier di Manhattan, mengingat kemungkinan adanya gelombang pengunduran diri atau protes lebih lanjut di Departemen Kehakiman. Sassoon menganggap tindakan mengancam untuk menghidupkan kembali kasus Adams di masa depan sebagai ancaman terselubung yang bertujuan untuk mengamankan dukungan Adams terhadap kebijakan imigrasi Trump. Departemen Kehakiman juga dianggap semakin terjerumus ke dalam kendali politik Trump dengan langkah-langkah kontroversial dan intervensinya yang semakin berani.