Pemerintah sedang menyiapkan berbagai kebijakan untuk memastikan kelancaran arus mudik Lebaran 2025. Salah satu langkahnya adalah membatasi operasional angkutan barang selama 16 hari, mulai 24 Maret hingga 8 April 2025. Meskipun demikian, anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi Gerindra, Bambang Haryo Soekartono, mengkritik kebijakan ini karena berpotensi menghambat distribusi logistik dan berdampak negatif pada perekonomian. Menurut Bambang Haryo, pembatasan ini bisa menyebabkan kelangkaan barang dan inflasi, serta membuat masyarakat kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok setelah Lebaran. Ia juga menyoroti bahwa kebijakan tersebut tidak sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Bambang Haryo menyatakan bahwa setelah periode libur panjang, industri akan bergerak bersama untuk mendistribusikan hasil produksi yang tertunda, yang berpotensi menimbulkan kemacetan dan kelangkaan transportasi logistik. Dia juga memuji beberapa kebijakan pemerintah yang dianggap efektif dalam mengurai kepadatan pemudik, seperti perpanjangan libur sekolah, Work From Anywhere (WFA), dan percepatan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) sebelum Lebaran. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan program mudik gratis dengan kapasitas angkutan laut, tiket transportasi publik, angkutan darat, dan kereta api.
Namun, Bambang Haryo menilai bahwa kemacetan saat mudik biasanya hanya terjadi di beberapa jalur utama di Pulau Jawa, sedangkan arus lalu lintas di daerah lain cenderung lancar. Dia menekankan bahwa kebijakan pembatasan angkutan barang seharusnya tidak diberlakukan secara menyeluruh, terutama karena banyak daerah membutuhkan kelancaran distribusi barang. Menurutnya, pemerintah memiliki opsi lain untuk mengatasi kemacetan tanpa harus melarang angkutan barang, seperti mengoptimalkan jalur utama di Pulau Jawa dan mengatur pola perjalanan dengan sistem yang lebih fleksibel. Bambang Haryo berharap pemerintah dapat mengevaluasi ulang kebijakan ini untuk memastikan kelancaran arus logistik selama Lebaran tanpa menghambat perekonomian.
